Pinjaman Rp100 Juta Tanpa Agunan, Toko Bangunan dan Kontraktor UMKM Siap-Siap Diserbu KUR Perumahan

KABUPATEN BOGOR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan disiapkan untuk membantu pelaku UMKM sektor konstruksi, seperti kontraktor, pengembang, dan pemilik toko bangunan, memperoleh pembiayaan berbunga rendah.

Saat menghadiri Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11), Maruarar mengatakan program tersebut dapat dimanfaatkan kontraktor, pengembang perumahan, dan pemilik toko bangunan yang memenuhi kriteria UMKM.

"Juga buat kontraktor, developer, toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, ya, itu bunganya disubsidi 5 persen," kata Maruarar.

Ia menjelaskan pemerintah menyediakan kemudahan akses permodalan melalui KUR Perumahan, termasuk pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan dengan bunga sebesar 6 persen per tahun.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perumahan sekaligus mendukung kegiatan usaha masyarakat.

Maruarar mengatakan KUR Perumahan menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

Selain pembiayaan usaha, pemerintah menjalankan sejumlah program terkait perumahan, mulai dari bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian sertifikat tanah gratis, hingga penyediaan rumah subsidi.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu agar tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga mendukung perekonomian keluarga.

"Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," ujarnya.

Maruarar menambahkan pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi, antara lain melalui bunga kredit sebesar lima persen per tahun dan uang muka satu persen.

Selain itu, pemerintah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap berbagai kebijakan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus menggerakkan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan perumahan.