OJK Berharap Segera Luncurkan Aplikasi Anti-scam yang Kini Tengah Masuk Tahap Sandbox

Senin, 16 Nov 2026, 15:05 WIB

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono mengungkapkan bahwa pengembangan aplikasi anti-scam yang kini tengah memasuki tahap sandbox dan diharapkan dapat diluncurkan dalam waktu dekat.

Aplikasi anti-scam bertujuan memfasilitasi masyarakat untuk memeriksa legalitas entitas maupun produk dan layanan jasa keuangan. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengidentifikasi potensi penipuan sebelum melakukan transaksi keuangan.

Ket. Foto: Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono — Sumber: antara foto

“Kami akan me-launch Anti-Scam Apps. Ini yang paling depan sekali. Anti-Scam Apps itu tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya,” kata Dicky dalam acara “Kick-Off Geber PK 2027”, di Jakarta, Senin (16/11).

Dicky menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi tersebut dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan memastikan kebenaran berbagai penawaran yang beredar.

Selama ini, masyarakat kerap kebingungan menentukan pihak yang dapat dihubungi ketika menerima pesan singkat (SMS) mencurigakan, tautan di internet, maupun tawaran produk keuangan yang berpotensi merupakan penipuan.

Melalui aplikasi tersebut, ujar Dicky, OJK ingin menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat sejak awal sebelum mereka melakukan transaksi.

Aplikasi ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami perbedaan antara daftar hitam (blacklist) dan daftar putih (whitelist) ketika memeriksa suatu entitas atau penawaran jasa keuangan.

Dicky mengungkapkan, OJK turut memperoleh dukungan pendanaan dari sejumlah lembaga internasional dalam pengembangan aplikasi anti-scam.

Pada tahap awal, aplikasi tersebut akan difokuskan untuk membantu masyarakat memeriksa legalitas suatu entitas serta mengidentifikasi apakah entitas atau layanan tersebut aman atau tidak.

Selanjutnya, menurut Dicky, aplikasi akan diintegrasikan dengan data dari seluruh kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Integrasi data tersebut nantinya juga membuka peluang bagi OJK untuk mengembangkan kemampuan aplikasi dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI), termasuk melakukan analisis jaringan (network analysis).

Sebagai informasi, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 737.686 laporan penipuan keuangan sejak forum ini mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga data per 28 Oktober 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari 347.130 laporan yang disampaikan oleh korban melalui pelaku usaha sektor keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 390.556 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

Jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 1.471.112 dan jumlah rekening yang telah diblokir sebanyak 743.589.

Sejauh ini, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp967,5 miliar. IASC menemukan sebanyak 188.798 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan.

Adapun dana korban yang berhasil dikembalikan tercatat sebesar Rp208,9 miliar yang merupakan dana dari rekening pada 24 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.

Pada Senin (16/11), Bank Indonesia (BI) dan OJK meresmikan pelaksanaan Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (Geber PK) 2027 yang akan difokuskan pada tiga pilar, yakni empowered consumer, stronger protection, dan collaborative action.

Selain itu, BI dan OJK juga menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sistem Keuangan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dicky menjelaskan bahwa pembentukan LAPS SK merupakan amanat UU P2SK yang mengarahkan penyatuan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran dalam satu lembaga.

Juklak tersebut menjadi pedoman koordinasi bagi OJK dan BI dalam membangun perlindungan konsumen yang terintegrasi, khususnya terkait aspek kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, pemberian perintah tertulis, hingga pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga.

  • OJK
  • Aplikasi Anti-scam
  • Segera Diluncurkan

Redaktur: Sriyono

Penulis: Sriyono

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.