Mengapa Tiongkok Menolak Perjanjian Senjata Nuklir dengan AS dan Russia?

Senin, 16 Nov 2026, 15:35 WIB

BEIJING – Tiongkok belum menunjukkan keinginan untuk bergabung dalam kesepakatan pengendalian senjata nuklir bersama Amerika Serikat dan Russia. Beijing menilai keterlibatannya dalam perjanjian tersebut berpotensi membatasi kemampuan pertahanan nuklir, terutama ketika jumlah persenjataannya masih jauh di bawah dua negara adidaya tersebut.

Dari Al Jazeera, sikap Tiongkok menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin membentuk kesepakatan nuklir baru dengan melibatkan tiga negara pemilik persenjataan nuklir terbesar di dunia.

Ket. Foto: Sikap Tiongkok menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin membentuk kesepakatan nuklir baru dengan melibatkan tiga negara pemilik persenjataan nuklir terbesar di dunia. — Sumber: Istimewa

Trump dijadwalkan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pekan ini di Shenzhen, Tiongkok. Gedung Putih telah mengonfirmasi rencana pertemuan trilateral tersebut.

Dilansir dari Al Jazeera, Senin (16/11), Washington menginginkan kesepakatan baru yang tidak hanya mengatur persenjataan nuklir Amerika Serikat dan Rusia, tetapi juga memasukkan Tiongkok sebagai bagian dari mekanisme pengawasan global.

Namun, Beijing selama ini konsisten menolak bergabung dalam negosiasi pembatasan senjata nuklir karena menganggap posisi ketiga negara tidak berada pada tingkat yang seimbang.

Berakhirnya Perjanjian Nuklir AS-Rusia

Salah satu persoalan yang mendorong Trump mengupayakan kesepakatan baru adalah berakhirnya Perjanjian New START pada Februari 2026.

Perjanjian yang ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu, Barack Obama, dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev tersebut menjadi instrumen utama untuk membatasi persenjataan nuklir strategis kedua negara.

Kesepakatan itu kemudian diperpanjang pada 2021 selama lima tahun ketika Joe Biden menjabat sebagai Presiden AS.

Melalui New START, Washington dan Moskow dibatasi untuk mengerahkan maksimal 1.550 hulu ledak nuklir strategis serta 700 rudal jarak jauh dan pesawat pengebom. Kedua negara juga dibatasi hingga 800 peluncur rudal balistik antarbenua, peluncur rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, dan pesawat pengebom berat, baik yang dikerahkan maupun tidak.

Perjanjian tersebut juga memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melakukan hingga 18 inspeksi tahunan terhadap fasilitas senjata nuklir strategis pihak lainnya.

Namun, berakhirnya masa berlaku New START membuat pembatasan formal terakhir antara dua kekuatan nuklir terbesar dunia tersebut ikut berakhir.

Trump sebelumnya menolak proposal Rusia untuk mempertahankan batasan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Ia menginginkan kesepakatan baru yang disebut lebih baik dan modern, sekaligus mencakup Tiongkok.

Sebelumnya, pengendalian senjata nuklir AS dan Russia telah melewati sejumlah kesepakatan, mulai dari START I pada 1991, START II pada 1993 hingga Perjanjian Pengurangan Serangan Strategis atau SORT pada 2003.

Namun, berbagai mekanisme tersebut tidak lagi mampu mempertahankan kerangka pembatasan yang sama setelah sejumlah perjanjian berakhir atau ditinggalkan.

Pandemi Covid-19 pada 2020 dan invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 juga membuat inspeksi langsung antara Washington dan Moskow terhenti dalam beberapa tahun terakhir.

Tiongkok Tak Mau Disamakan dengan AS dan Russia

Alasan utama Tiongkok menolak perjanjian nuklir trilateral berkaitan dengan ketimpangan jumlah persenjataan yang dimiliki masing-masing negara.

Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Russia dan Amerika Serikat masing-masing memiliki lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir. Sementara persenjataan China masih jauh lebih kecil.

Meski demikian, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan persenjataan nuklir tercepat. SIPRI memperkirakan Beijing menambah sekitar 100 hulu ledak setiap tahun sejak 2023.

Pada Februari 2026, ketika New START berakhir, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menegaskan bahwa negaranya belum bersedia mengikuti negosiasi perlucutan senjata nuklir.

Menurutnya, kekuatan nuklir Tiongkok belum sebanding dengan Amerika Serikat dan Rusia sehingga tidak tepat jika ketiga negara langsung diminta mengikuti pembatasan yang sama.

Profesor Zhao Minghao dari Institut Studi Internasional Universitas Fudan menjelaskan, terdapat ketimpangan struktural yang membuat Beijing enggan terlibat dalam kesepakatan tersebut.

Tiongkok selama ini mempertahankan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir sebagai pihak pertama atau no first use. Beijing juga menerapkan konsep pencegahan minimum, yakni mempertahankan kemampuan nuklir secukupnya untuk memastikan adanya serangan balasan apabila diserang.

"Dari perspektif Beijing, persenjataannya sudah dibatasi oleh doktrin. Perjanjian potensial AS-Russia-Tiongkok akan membatasi jaminan keamanannya sekaligus memberlakukan verifikasi yang mengganggu pada kekuatan yang relatif kecil," kata Zhao kepada Al Jazeera.

Ia juga menyoroti persoalan kepercayaan terhadap Washington. Menurutnya, penarikan Amerika Serikat dari sejumlah perjanjian pengendalian senjata sebelumnya membuat Tiongkok mempertanyakan konsistensi komitmen Washington.

Di antaranya Perjanjian Rudal Anti-Balistik dan Perjanjian Pasukan Nuklir Jarak Menengah yang sebelumnya menjadi bagian dari upaya membatasi kemampuan persenjataan kedua negara.

Tiongkok Khawatir Kemampuan Nuklirnya Dibatasi

Penolakan Beijing tidak hanya berkaitan dengan jumlah hulu ledak nuklir, tetapi juga perkembangan teknologi militer Amerika Serikat.

Sun Chenghao, peneliti di Pusat Keamanan dan Strategi Internasional Universitas Tsinghua, mengatakan China turut mempertimbangkan kemampuan pertahanan rudal AS, senjata serangan presisi, serta teknologi baru yang berpotensi melemahkan kemampuan serangan balasan nuklirnya.

Menurutnya, kesepakatan yang hanya membatasi persenjataan Tiongkok tanpa memperhitungkan perkembangan teknologi militer Amerika Serikat tidak akan menarik bagi Beijing.

Pandangan serupa disampaikan William Yang, analis senior International Crisis Group untuk Asia Timur Laut.

Ia menilai Tiongkok tidak melihat keuntungan yang jelas dari perjanjian tersebut. Beijing justru berpotensi menganggap kesepakatan itu sebagai instrumen untuk membatasi modernisasi persenjataan nuklirnya.

Karena itu, Tiongkok lebih memilih mempertahankan kebebasan strategis untuk mengembangkan kemampuan nuklir dan sistem pertahanannya.

Meski demikian, ekspansi persenjataan nuklir Tiongkok juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas akhir ambisi militer Beijing.

Alejandro Reyes, spesialis kebijakan Asia Pasifik sekaligus profesor di Universitas Hong Kong, mengatakan minimnya transparansi program nuklir Tiongkok membuat negara lain kesulitan memahami arah pengembangan persenjataannya.

Menurutnya, dunia tidak bisa begitu saja menganggap Tiongkok hanya ingin mempertahankan kemampuan pencegahan minimum, terutama ketika jumlah hulu ledaknya terus bertambah.

Mungkinkah Ketiga Negara Mencapai Kesepakatan?

Peluang terbentuknya perjanjian nuklir yang melibatkan Amerika Serikat, Russia, dan Tiongkok masih menghadapi banyak hambatan.

Sejumlah analis menilai Beijing kemungkinan baru bersedia mempertimbangkan kerangka kerja trilateral apabila Washington dan Moskow terlebih dahulu mengurangi persenjataan mereka sehingga tercipta keseimbangan yang lebih mendekati kemampuan nuklir Tiongkok.

Zhao Minghao menilai proses tersebut dapat dimulai melalui dialog stabilitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pembicaraan bisa mencakup moratorium uji coba nuklir, pertukaran data, serta pemberitahuan mengenai latihan militer berskala besar.

Sementara itu, Sun Chenghao berpendapat negosiasi harus mencakup isu yang lebih luas, termasuk pertahanan rudal, senjata konvensional canggih, dan teknologi baru.

Ia juga mengusulkan pembahasan tiga pihak mengenai komunikasi dalam situasi krisis, doktrin nuklir, serta kendali manusia terhadap sistem persenjataan nuklir yang didukung kecerdasan buatan atau AI.

Reyes menambahkan, kesepakatan yang realistis tidak bisa memaksakan batasan identik kepada ketiga negara. Perbedaan kemampuan persenjataan, doktrin militer, dan kepentingan keamanan harus menjadi pertimbangan utama.

Namun, persoalan terbesar tetap terletak pada rendahnya kepercayaan politik di antara ketiga negara.

Masing-masing memandang persenjataan nuklir sebagai instrumen pertahanan, tetapi pada saat bersamaan menganggap modernisasi militer pihak lain sebagai ancaman.

Ketegangan terkait perang Ukraina, Taiwan, serta peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik juga membuat upaya membangun kepercayaan semakin sulit.

Zhao menilai dalam waktu dekat kemungkinan besar ketiga

Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S

Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.