Ketua KPK Usulkan Pencegahan Disharmoni Kepala Daerah dan Wakilnya

BANTEN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah (Pemda) dan dibentuknya lembaga baru untuk mencegah terjadinya disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Setyo mengusulkan dua hal tersebut dalam disertasinya yang berjudul Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia yang dipaparkan pada ujian terbuka untuk meraih gelar Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (14/11).

Usulan pertama Setyo sebagai mahasiswa program S-3 Ilmu Hukum adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah perlu direvisi.

Menurut ia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, perlu direvisi karena masih belum menetapkan pembagian kewenangan substantif antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh mandat demokratis dalam satu proses politik maka mandat tersebut perlu tercermin secara jelas dan proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing,” ujarnya.

Setyo menjelaskan hal tersebut diperlukan karena wakil kepala daerah pada saat ini dinilai sedang berada pada keadaan pseudo authority.

“Temuan ini kami sebut sebagai pseudo authority, yakni suatu keadaan ketika seseorang secara formal berada dalam struktur pemerintahan dan bahkan memiliki legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas,” jelasnya.

Apabila keadaan tersebut berlanjut, kata dia, maka akan terjadi disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya. “Apabila ketidakjelasan tersebut berulang dalam praktik dan membentuk pola pemerintahan maka terdapat situasi disharmony by design (disharmoni yang terbentuk dengan sendirinya),” jelasnya.

Setyo mengatakan UU Pemda juga perlu direvisi karena frasa ‘membantu’ pada Pasal 66 ayat (1) menimbulkan ketidakpastian untuk memaknai posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah dalam pemerintahan.

Untuk usulan kedua, Setyo menyatakan perlunya pembentukan lembaga baru yang berfungsi memediasi perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ant/S-2