Tiongkok Batal Ajukan Diri, Indonesia Masuk Daftar Calon Tuan Rumah COP33 pada 2028

ANTALYA - Indonesia masuk ke dalam daftar calon tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-33 atau COP33 pada 2028 mendatang.

Peluang ini muncul, setelah sebelumnya Tiongkok memutuskan tidak akan mengajukan diri sebagai tuan rumah COP33.

Dalam media briefing di sela COP31 di Antalya, Turki, Sabtu (14/11), Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto, memaparkan tantangan Indonesia menjadi tuan rumah COP33, yang sempat dibahas delegasi RI dengan delegasi China.

"Tadi kita barusan ketemu sama Tiongkok sama Pak Menteri kita emang bener dia juga tanya Indonesia katanya untuk COP33, itu tahun berapa? Tahun 2028, nah bulan apa? November," kata Ary.

Ary mengakui menjadi tuan rumah COP33 merupakan kesempatan bagus bagi Indonesia, tapi Indonesia juga harus mempertimbangkan kemampuan untuk menyelenggarakan konferensi berskala internasional tersebut dengan baik, apalagi di tahun 2028 Indonesia juga akan memasuki tahun politik.

Ary menjelaskan, penyelenggaraan COP membutuhkan persiapan besar. Terlebih, negara-negara di kawasan Asia lainnya juga menunjukkan ketertarikan untuk menjadi tuan rumah.

"Itu jadi berat buat kita, iya (kesempatan bagus), tapi kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga kan ini kan terlalu riskan buat kita," ujarnya.

Ary mengungkapkan China juga mengurungkan niat menjadi tuan rumah COP33 karena negara tersebut juga mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk agenda politik dalam negeri.

Menurut Ary, pemilihan tuan rumah COP33 menjadi tantangan tersendiri.

Kawasan Asia menjadi salah satu kandidat lokasi penyelenggaraan COP33, dengan Korea Selatan dan India sempat mengajukan ketertarikan sebagai tuan rumah.

Sementara itu, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, mengingatkan besarnya kebutuhan logistik untuk menyelenggarakan COP33.

Ia menjelaskan, Indonesia harus mampu mengakomodasi kedatangan puluhan hingga sekitar 100 ribu orang delegasi dari berbagai negara, termasuk di antaranya para pimpinan negara.

"Anda bisa bayangkan mendatangkan 100 ribu orang ke negara Anda, mereka minta ke mana, ke Indonesia, misal mereka minta Bali. Seratus ribu orang mau datang ke negara kita, semuanya diurus, 168 negara kita harus urus dia punya akreditasi," ujar Irawan.

"Kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga ini terlalu riskan buat kita," katanya.