Menkomdigi Ingatkan Media Nasional Jaga Kendali di Tengah Dominasi Algoritma

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyoroti pengaruh algoritma platform digital terhadap distribusi informasi dan keberlangsungan industri media nasional. Ia menegaskan jurnalis dan editor harus tetap memegang kendali dalam menentukan pemberitaan berdasarkan kepentingan masyarakat.

Meutya mengatakan penentuan berita tidak boleh hanya mengikuti algoritma perusahaan teknologi global. Menurutnya, jurnalis dan editor memiliki kemampuan mempertimbangkan konteks serta dampak informasi bagi masyarakat.

“Kita harus punya kendali terhadap algoritma, algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai berita. Mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat,” ujar dia dalam keterangan tertulis pada Minggu (15/11).

Ia menjelaskan pengaruh perusahaan teknologi global berkaitan langsung dengan kedaulatan informasi Indonesia. Perusahaan tersebut memiliki kendali besar dalam menentukan distribusi dan jangkauan informasi melalui algoritma platform digital.

“Algoritma ditentukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang mungkin sama sekali tidak paham jurnalistik. Yang sama sekali keberpihakannya lebih banyak kepada profit oriented, bukan greater good,” kata dia.

Ia juga menyoroti perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang belum mampu sepenuhnya menggantikan kemampuan manusia. Jurnalis dan editor tetap diperlukan untuk memahami konteks serta menilai kualitas dan dampak pemberitaan.

“Sistem kecerdasan artifisial sekelas apa pun. Nampaknya belum mampu melakukan itu,” ucap dia.

Ia menyebut perubahan pola konsumsi informasi masyarakat turut meningkatkan pengaruh platform digital terhadap industri media. Sekitar 64 persen masyarakat kini mendapatkan informasi melalui media sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan besarnya pengaruh platform digital terhadap arus informasi masyarakat. Sementara itu, kapasitas ruang redaksi media nasional menghadapi tekanan dibandingkan kondisi satu dekade lalu.

“Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma. Dari ruang redaksi kita yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu,” kata dia.

Untuk menjaga keberlangsungan jurnalisme berkualitas, pemerintah terus mempertahankan implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas.

Selain itu, pemerintah telah menggulirkan pembahasan undang-undang terkait hak media di DPR. Ia mengakui upaya tersebut menghadapi tantangan, termasuk penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi besar dunia.

“Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia,” ucap dia.

Kemudian, ia mengingatkan pentingnya mempertahankan independensi ruang redaksi dan keberpihakan media terhadap kepentingan masyarakat. Menurut dia, pemilihan algoritma perlu mempertimbangkan kultur Indonesia, kebutuhan publik, serta hukum nasional.

“Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai. Maka disitulah kedaulatan informasi insyaallah akan tercapai,” pungkas dia. ils/I-1