Kemenkeu Catat Penyaluran Dana Otsus Papua Barat Daya Tembus Rp926,43 Miliar

MANOKWARI - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat penyaluran dana otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp926,43 miliar hingga September 2026. 

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Papua Barat, Minggu (15/11), mengatakan penyaluran dana otsus masih memerlukan percepatan karena realisasinya baru mencapai 59,03 persen dari total pagu Rp1,569 triliun.

“Setiap minggu kami lakukan rapat dengan pemerintah daerah di Papua Barat Daya untuk mendorong pemenuhan kelengkapan syarat salur sebelum akhir tahun,” ujar dia.

Dia merinci penyaluran dana otsus melalui rekening Pemprov Papua Barat Daya Rp268,55 miliar (pagu Rp432,07 miliar), Pemkab Raja Ampat Rp180,93 miliar (pagu Rp259,90 miliar), dan Pemkab Tambrauw Rp147,82 miliar (pagu Rp214,59 miliar).

Kemudian, Pemkab Sorong Rp129,48 miliar (pagu Rp179,59 miliar), Pemkot Sorong Rp86,92 miliar (pagu Rp141,92 miliar), Pemkab Sorong Selatan Rp55,37 miliar (pagu Rp159,73 miliar), dan Pemkab Maybrat Rp39,36 miliar (pagu Rp181,66 miliar).

“Masih ada dua daerah yang penyalurannya masih kurang dari 50 persen, yaitu Sorong Selatan (34,66 persen) dan Maybrat (21,66 persen),” ujar dia.

Kobir menjelaskan bahwa penyaluran dana otsus dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama 30 persen, kemudian tahap kedua 45 persen, dan tahap ketiga 25 persen, namun seluruh dokumen persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu.

Persyaratan dimaksud antara lain, penyelesaian dokumen rencana anggaran program (RAP) otsus perubahan, realisasi penyerapan dana otsus tahap satu paling sedikit 50 persen, serta capaian pelaksanaan program minimal 15 persen.

“Untuk penyaluran tahap pertama semua sudah tuntas 100 persen. Sekarang, sebagian besar pemerintah daerah di Papua Barat Daya dalam proses penyaluran tahap dua,” ujar dia.

Menurut dia, DJPb bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Sorong meningkatkan asistensi dengan masing-masing pemerintah daerah di wilayah Papua Barat Daya guna mengoptimalkan waktu sebelum tahun anggaran berakhir.

Hal itu bertujuan mengidentifikasi permasalahan sekaligus memfasilitasi pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang berwenang melakukan verifikasi terhadap syarat salur dana otsus.

“Kami akan memfasilitasi pemerintah daerah dengan DJPK, terutama pemerintah daerah dengan persentase penyaluran terendah supaya bisa cari solusi atas permasalahan yang dihadapi,” kata Kobir.