Anggaran DKI Terbatas, DPRD Minta Penanganan Banjir Jadi Prioritas

Jakarta - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur, terutama penanganan banjir dan persoalan lingkungan, di tengah keterbatasan anggaran.

Yuke menilai keterbatasan anggaran berpotensi menyebabkan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang telah direncanakan harus ditunda, termasuk penurapan, pengerukan, hingga normalisasi sungai.

"Pastinya akan ada dampak. Namun, kita berusaha seminimal mungkin dan seefektif mungkin agar tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat," kata Yuke di Jakarta, Minggu (15/11).

Menurut dia, Pemprov DKI perlu menentukan wilayah yang lebih dahulu mendapat penanganan. Apabila anggaran difokuskan untuk penanganan Sungai Ciliwung, misalnya, pekerjaan serupa di sungai dan wilayah lain kemungkinan harus menunggu giliran.

Yuke menegaskan program antisipasi banjir dan penanganan lingkungan harus menjadi perhatian utama, mengingat masih terdapat saluran air yang belum tertangani secara menyeluruh akibat luasnya cakupan wilayah.

Di sisi lain, dia juga menerima aspirasi masyarakat mengenai kekhawatiran anak-anak dari keluarga kurang mampu terancam putus sekolah. Aspirasi tersebut akan ditampung untuk dicarikan solusi bersama pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan, Yuke berkoordinasi dengan satuan pelaksana (Satpel) agar melakukan pengecekan dan meneruskan laporan kepada suku dinas (sudin) terkait.

Dia juga menyediakan kanal pengaduan melalui LaporYuke.com agar masyarakat dapat menyampaikan persoalan kapan pun sekaligus memantau perkembangan laporan yang telah disampaikan.

Pengendalian Banjir

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta percepatan pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Cililitan, Jakarta Timur, sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir jangka panjang.

Pramono meminta koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lebih intensif guna mempercepat pengadaan tanah dan penerbitan penetapan lokasi.

“Karena itu kami meminta dan memohon untuk pembebasan lahan ini bisa di-support oleh instansi terkait, terutama Kementerian ATR/BPN,” kata Pramono setelah memimpin rapat di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, akhir pekan lalu.

Berdasarkan laporan kewilayahan, banjir di Cawang berdampak pada 22 RT yang mencakup sekitar 1.037 kepala keluarga (KK) atau 3.380 jiwa. Sementara itu, di Cililitan, banjir berdampak pada 25 RT dengan sekitar 1.157 KK atau 3.077 jiwa.

Hingga saat ini, masih terdapat 74 bidang tanah yang belum dibebaskan di Cawang dan 23 bidang di Cililitan.

Pramono mengatakan percepatan normalisasi juga diperlukan di Kelurahan Balekambang. Banjir di wilayah tersebut dilaporkan berdampak pada 17 RT, sekitar 530 KK atau 2.030 jiwa.

Selain banjir, longsor di kawasan itu telah merusak 15 bangunan dan menyebabkan erosi tanah seluas sekitar 500 meter persegi. Penanganan sementara melalui pemasangan turap bambu telah dilakukan, tetapi normalisasi Kali Ciliwung tetap diperlukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir, longsor, dan erosi.

Pramono sebelumnya menyatakan Pemprov DKI bersiap menghadapi potensi curah hujan tertinggi yang diprakirakan terjadi pada Februari 2027.

“Hal yang berkaitan dengan antisipasi banjir, dari laporan BMKG diprakirakan curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan akan ada curah hujan yang ekstrem,” kata Pramono dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk mitigasi dan kesiapsiagaan musim hujan di Balai Kota, pekan lalu.