421 Pedagang Pasar Kramat Jati Bakal Direlokasi, Pramono Gratiskan Iuran 6 Bulan

JAKARTA - Sebanyak 421 pedagang yang masih berjualan di bahu jalan dan fasilitas umum sekitar Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, akan direlokasi ke tempat yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penataan dilakukan secara humanis dan disertai pembebasan iuran selama enam bulan bagi pedagang yang dipindahkan.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu keputusan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan yang dipimpin Pramono di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jumat (13/11/2026). Pertemuan itu merupakan rapat keenam dalam rangkaian pembahasan persoalan wilayah secara langsung di tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil pembahasan, ratusan pedagang tersebut selama ini beraktivitas pada pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Mereka menggunakan bahu jalan, fasilitas umum, serta pelataran ruko di sepanjang Jalan Raya Bogor sehingga kawasan tersebut menjadi salah satu prioritas penataan.

Pramono meminta seluruh pedagang yang masih menempati ruang publik untuk berpindah ke lokasi yang telah disediakan. Proses pemindahan harus mengedepankan dialog agar kegiatan perdagangan tetap berlangsung tanpa mengganggu fungsi jalan dan trotoar.

“Saya minta untuk penanganan kali ini benar-benar humanis, membuka ruang dialog yang terbuka seluas-luasnya, tetapi prinsipnya, esensinya, saya sudah memutuskan semuanya harus masuk ke dalam dan harus pindah untuk membuat Kramat Jati menjadi lebih baik,” tegas Gubernur Pramono.

Untuk membantu pedagang beradaptasi dengan tempat usaha baru, Pemprov DKI memberikan pembebasan iuran selama enam bulan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan agar aktivitas ekonomi pedagang tetap berjalan selama proses pemindahan.

Selain kawasan pasar, pembenahan infrastruktur juga diarahkan pada titik rawan banjir di sekitar Kramat Jati. Pramono memerintahkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) segera mengeruk sedimentasi pada gorong-gorong di bawah Tol Jagorawi Kilometer 3 yang menghambat aliran air.

Pengerukan tersebut akan dikoordinasikan dengan PT Jasa Marga karena lokasi gorong-gorong berada di fasilitas jalan tol. Penanganan diminta dipercepat untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan menjelang akhir tahun.

“Saya sudah menugaskan Dinas Sumber Daya Air untuk segera melakukan pengerukan karena mungkin bulan depan, bulan Desember, sudah kita mulai hujan,” ujarnya.

Di bidang pelayanan kesehatan, Pramono menyetujui pembangunan gedung permanen Puskesmas Pembantu (Pustu) Cawang. Selama ini, pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut masih menggunakan bangunan sewa dan telah beberapa kali berpindah tempat sejak 2024.

Pembangunan gedung baru direncanakan mulai pada 2028, sedangkan pengusulan anggarannya dilakukan pada 2027. Keberadaan fasilitas permanen diharapkan memberikan kepastian tempat layanan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar.

“Saya menyetujui untuk dibangun Puskesmas Pembantu di Cawang yang pembangunannya akan dimulai tahun 2028, diusulkan dalam tahun anggaran di 2027,” kata Gubernur Pramono.

Rapat tersebut juga membahas pengamanan aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta di Jalan Mangga, Kelurahan Batu Ampar. Lahan seluas sekitar 15.572 meter persegi itu dilaporkan sebagian dikuasai pihak ketiga.

Hasil pengukuran ulang menunjukkan sekitar 7.000 meter persegi lahan dikuasai pihak ketiga, sementara sekitar 3.874 meter persegi digunakan sebagai empang. Selain itu, terdapat tujuh bangunan permanen maupun semipermanen yang didirikan tanpa izin di atas aset pemerintah daerah tersebut.

Pemprov DKI akan mengamankan aset secara bertahap dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan. Apabila peringatan pertama hingga ketiga tidak diindahkan, pemerintah akan menindaklanjuti penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami memutuskan untuk memberikan peringatan 1, 2, 3. Kalau peringatan ini tidak diindahkan, maka saya sudah menyetujui untuk dilakukan tindakan,” tegasnya.

Untuk mengurangi risiko banjir dalam jangka panjang, Pramono juga meminta percepatan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Cililitan. Di Cawang, banjir dilaporkan berdampak pada 22 RT atau sekitar 1.037 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 3.380 jiwa.

Sementara itu, di Cililitan terdapat 25 RT terdampak banjir yang mencakup sekitar 1.157 KK atau 3.077 jiwa. Proses pembebasan lahan untuk normalisasi masih menyisakan 74 bidang tanah di Cawang dan 23 bidang di Cililitan.

Pramono meminta koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diperkuat agar proses pengadaan tanah dan penerbitan penetapan lokasi dapat dipercepat. Dukungan instansi terkait dinilai diperlukan untuk melanjutkan tahapan normalisasi di kedua wilayah tersebut.

“Kami meminta dan memohon untuk pembebasan lahan ini bisa disupport oleh instansi terkait, terutama ATR/BPN,” ujarnya.

Penanganan banjir juga menjadi perhatian di Kelurahan Balekambang yang tercatat memiliki 17 RT terdampak, dengan sekitar 530 KK atau 2.030 jiwa. Selain genangan, bencana longsor di kawasan tersebut telah merusak 15 bangunan dan menyebabkan erosi tanah seluas sekitar 500 meter persegi.

Sebagai penanganan sementara, pemasangan turap bambu telah dilakukan di lokasi terdampak. Namun, normalisasi Kali Ciliwung tetap diperlukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ancaman banjir, longsor, dan erosi.

Pramono menilai rapat langsung di tingkat kecamatan membuat persoalan wilayah dapat dibahas lebih terperinci sekaligus mempercepat pengambilan keputusan. Ia berharap perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti berbagai keputusan yang telah disepakati dalam pertemuan tersebut.

“Saya melihat dan juga merasa bahwa pembahasan di tingkat kecamatan ini banyak hal yang bisa diselesaikan secara langsung dan kemudian ditindaklanjuti,” pungkasnya.