Alokasi Bedah Rumah Naik 459%! Daerah Ini Dapat Jatah Paling Gede

JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah. Peningkatan alokasi di sejumlah wilayah pada tahun 2026 menjadi perhatian khusus, agar pelaksanaan fisik, pencairan anggaran, dan pelaporan dapat selesai sesuai target.

Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi progres Program Bedah Rumah dan program perumahan lainnya yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, bersama para kepala daerah secara daring di Kantor Mandiri PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam arahannya, Didyk menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, balai pelaksana, dan pemerintah daerah agar seluruh target tercapai. Ia meminta setiap perkembangan dievaluasi secara berkala, termasuk memastikan laporan penggunaan dana selesai seiring progres pembangunan fisik di lapangan.

"Kami akan mengevaluasi semua progres yang ada di kabupaten. Untuk para kepala balai, mohon agar perkembangan pelaksanaan program dapat dilaporkan," ujar Didyk.

Alokasi Naik Signifikan di 8 Daerah

Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah daerah mengalami peningkatan alokasi BSPS yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya:

1. Aceh

Alokasi naik dari 2.602 unit (2025) menjadi 14.555 unit (2026) atau naik sekitar 459 persen. Pencairan dana telah mencapai 14.429 unit, realisasi fisik 2.494 unit, dan 1.250 unit telah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD).

2. Kabupaten Karawang

Alokasi naik dari 834 unit menjadi 2.329 unit atau naik sekitar 180 persen. Sebanyak 1.414 unit telah terealisasi secara fisik, 1.276 unit telah dilaporkan melalui LPD, dan 526 unit masih dalam proses pengerjaan. Seluruh dana telah dicairkan. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, berkomitmen mengawal penyelesaian unit yang masih dikerjakan.

3. Kota Semarang

Alokasi naik dari 700 unit menjadi 1.369 unit. Seluruh dana telah dicairkan, realisasi fisik mencapai 1.067 unit, dan 891 unit telah menyampaikan LPD. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyampaikan masih ada sekitar 1.300 warga yang belum memiliki rumah sehingga pihaknya mengusulkan dukungan pembangunan rumah susun.

4. Kabupaten Tapanuli Selatan

Alokasi naik dari 50 unit menjadi 272 unit atau naik sekitar 444 persen. Pencairan dana mencapai 221 unit, sedangkan 2 unit telah selesai secara fisik. Pemda masih perlu menuntaskan pelaporan penggunaan dana.

5. Kabupaten Halmahera Tengah

Tahun 2025 belum memperoleh alokasi, tahun ini mendapat 73 unit dengan pagu Rp2,92 miliar. Pencairan dana mencapai 71 unit, realisasi fisik 21 unit, dan 14 unit telah menyampaikan LPD.

6. Kabupaten Mamuju Tengah

Mendapat alokasi 714 unit dengan pagu Rp14,28 miliar. Sebanyak 132 unit telah terealisasi secara fisik dan 34 unit telah menyampaikan LPD. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, berkomitmen mengawal hingga terealisasi 100 persen.

7. Kota Balikpapan

Alokasi naik dari 80 unit menjadi 277 unit atau naik sekitar 246 persen, dengan pagu Rp5,54 miliar. Realisasi fisik mencapai 52 unit dan seluruhnya telah dilaporkan melalui LPD.

8. Kota Cirebon

Alokasi naik dari 49 unit menjadi 673 unit. Sebanyak 240 unit telah terealisasi secara fisik dan seluruhnya telah dilaporkan melalui LPD.

Pelaporan Harus Jalan Beriringan dengan Fisik

Menanggapi progres tersebut, Direktur Jenderal Permukiman, Fitrah Nur, menekankan pentingnya penyelesaian pelaporan penggunaan dana agar berjalan beriringan dengan progres pembangunan fisik. Pemerintah daerah diharapkan membantu menyosialisasikan kewajiban pelaporan kepada kepala desa agar pemantauan di tingkat masyarakat berjalan lebih optimal.

"Mohon untuk dapat menyelesaikan laporan bagi daerah yang belum mencapai 100 persen. Dengan demikian, penyelesaian fisik dan pelaporan juga dapat berjalan secara paralel," tegas Fitrah.

Fitrah menjelaskan, program BSPS tidak hanya memberikan bantuan perbaikan rumah, tetapi juga memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja lokal. Setiap pembangunan satu unit rumah membutuhkan tenaga tukang dan kenek, sehingga program ini turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Selain Bedah Rumah

Dalam pembahasan program lainnya, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Teddy Paul H. Siagian, menyampaikan perkembangan pembangunan Hunian Tetap (Huntap), khususnya di Provinsi Aceh. Ia meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan pembangunan di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

"Terkait pembangunan Huntap yang saat ini sedang berjalan, khusus untuk Provinsi Aceh, kami mohon dukungan pemerintah daerah karena terdapat wilayah-wilayah tertentu yang cukup sulit dijangkau," ujar Teddy.

Teddy juga menyosialisasikan program sertifikasi tanah gratis yang diinisiasi melalui kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini diharapkan terus diinformasikan kepada masyarakat agar semakin banyak warga memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri, dan Lingkungan, Riadi, menjelaskan perkembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan KUR UMKM. Program KUR Perumahan mencakup dukungan dari sisi pasokan (supply) seperti pengembang perumahan, serta sisi permintaan (demand) yang melibatkan pelaku UMKM. Ia mengapresiasi pemerintah daerah, termasuk Kota Semarang, yang telah menunjukkan pemanfaatan program KUR Perumahan dengan capaian tinggi.

Perwakilan BP Tapera, Heru, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia meminta agar sisa waktu hingga akhir tahun dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai realisasi 100 persen. Pembahasan juga mencakup dukungan terhadap pelaksanaan program rumah susun.

Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian PKP terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program perumahan. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP juga meminta seluruh jajaran dan pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi serta mengawal pelaksanaan program hingga akhir tahun, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak.