Keraton Yogyakarta Dorong Penataan Kawasan Karst Gunungkidul di Tengah Pertumbuhan Investasi

GUNUNGKIDUL – Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mendorong penataan kawasan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan mempertimbangkan karakteristik geologi dan daya dukung lingkungan. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi dampak perkembangan investasi dan pariwisata terhadap kawasan karst yang mendominasi wilayah tersebut.

Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa, GKR Mangkubumi, menekankan perlunya pemahaman mendalam mengenai kondisi bentang alam Gunungkidul sebelum menentukan arah pemanfaatan ruang. Kajian ilmiah diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak mengabaikan karakteristik lingkungan setempat.

Hal tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Gunungkidul yang diprakarsai Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa di Gunungkidul, Kamis (12/11).

GKR Mangkubumi menjelaskan, penataan kawasan memerlukan masukan akademis mengenai kondisi geologi Gunungkidul. Untuk itu, Karaton melibatkan tim pakar dari Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta guna memperdalam pemahaman mengenai karakteristik kawasan karst.

Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Selain aspek geologi, Karaton bersama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menaruh perhatian pada berbagai persoalan pertanahan dan penataan wilayah yang muncul seiring meningkatnya aktivitas investasi serta pengembangan destinasi pariwisata.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus disertai kepastian hukum dan perlindungan lingkungan. Pertumbuhan investasi diharapkan tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun mengancam kelestarian kawasan karst dan pesisir.

Endah menyebutkan tiga aspek utama yang harus diperhatikan dalam penataan wilayah, yakni tertib administrasi pertanahan, kepatuhan terhadap perizinan, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam aspek pertanahan, pemanfaatan lahan, termasuk Sultan Ground (SG) dan Tanah Kas Desa (TKD), wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pendataan secara transparan untuk memastikan penggunaan tanah memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.

Adapun dalam pengendalian investasi, setiap pelaku usaha harus memenuhi persyaratan perizinan sebelum melaksanakan pembangunan atau menjalankan kegiatan usaha.

Persyaratan tersebut antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta dokumen lingkungan sesuai ketentuan, termasuk Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Endah juga menekankan pentingnya menjaga ekosistem karst dan kawasan pesisir yang menjadi bagian dari potensi alam Gunungkidul. Pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, termasuk perlindungan bentang alam dan ketersediaan sumber daya air.

Dengan demikian, pengembangan investasi dan pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang tanpa mengurangi kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

Penataan kawasan tersebut memerlukan koordinasi antara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kalangan akademisi untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri GKR Hayu, Wakapolres Gunungkidul, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Sekretaris Daerah Gunungkidul, jajaran kepala perangkat daerah, serta dekan dan tim pakar Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta.

Melalui koordinasi lintas lembaga, Pemkab Gunungkidul dan Karaton berupaya menyelaraskan pengembangan ekonomi dengan kepastian hukum pertanahan serta perlindungan lingkungan, terutama pada kawasan yang memiliki karakteristik geologi khusus.