HKI Minta Pemerintah Benahi Izin dan Pasokan Energi Industri

Jakarta - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendorong pemerintah memperkuat tata kelola investasi dan industri melalui pembenahan perizinan, sinkronisasi regulasi, serta kepastian pasokan energi guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Dikutip dari Antara, Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (12/11), mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan stabilitas politik, kepastian kebijakan, dan kerja nyata seluruh jajaran pemerintahan, terutama kementerian yang menangani sektor ekonomi.

"Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional," ujar Ma'ruf.

Menurut dia, dunia usaha membutuhkan kepastian arah kebijakan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi menunda keputusan investasi, terutama untuk proyek industri berskala besar yang membutuhkan pembiayaan dan perencanaan jangka panjang.

Ia menilai stabilitas ekonomi tidak boleh terlalu bergantung pada perubahan konfigurasi kekuasaan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan koordinasi antarlembaga tetap berjalan agar keputusan investasi, pelayanan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan energi tidak terhambat oleh dinamika politik.

Secara khusus, HKI meminta pemerintah menjaga soliditas dan koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan struktural yang selama ini menghambat investasi.

Sejumlah kendala tersebut antara lain proses perizinan tata ruang yang berlarut-larut, ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, keterbatasan infrastruktur logistik, serta persoalan harga dan kesinambungan pasokan listrik maupun gas untuk industri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, HKI mendorong pembentukan mekanisme percepatan investasi lintas kementerian yang dilengkapi kewenangan jelas, batas waktu penyelesaian, serta evaluasi berbasis hasil.

Selain itu, percepatan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyelesaian persoalan tata ruang, serta penguatan infrastruktur kawasan industri perlu menjadi prioritas pemerintah memasuki 2027.

Ma'ruf juga menyoroti persoalan energi yang dinilai berpengaruh langsung terhadap daya saing industri. Menurut dia, sektor manufaktur membutuhkan pasokan listrik dan gas yang andal, berkelanjutan, serta kompetitif agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional.