Bagaimana Dana Transisi Energi Berkeadilan Bisa Memperluas Akses Listrik Bersih di Indonesia?

JAKARTA — Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia mengusulkan pembentukan Dana Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Fund (JETF) untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Skema pendanaan khusus ini diharapkan dapat memperluas akses listrik bersih dengan harga terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.

Usulan tersebut disampaikan melalui analisis terbaru CPI Indonesia dalam diskusi panel di Paviliun Regional Climate Foundations (RCF), bertepatan dengan Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Antalya, Türkiye, 12 November 2026.

Diskusi tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, lembaga filantropi, dan pemangku kepentingan pembiayaan iklim untuk membahas mekanisme pendanaan yang dapat mendukung transisi energi dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan.

CPI menilai kebutuhan pendanaan menjadi salah satu tantangan utama Indonesia dalam mencapai target emisi nol bersih pada 2060.

Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$30,3 miliar per tahun untuk mencapai target tersebut. Namun, berdasarkan analisis CPI, rata-rata investasi untuk pembangkitan listrik bersih selama periode 2019–2023 hanya mencapai US$1,2 miliar per tahun.

Kesenjangan pendanaan terutama dirasakan proyek energi terbarukan berskala kecil di wilayah pedesaan dan komunitas berpenghasilan rendah. Hingga kini, pengembangan proyek-proyek tersebut masih banyak bergantung pada anggaran pemerintah dan hibah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, CPI mengusulkan JETF dengan tiga skema pendanaan yang saling melengkapi. Skema pertama adalah Viability Gap Funding, yakni dukungan untuk mengurangi beban biaya investasi awal pengembangan energi terbarukan. Mekanisme ini diharapkan dapat membuat tarif listrik yang dihasilkan tetap terjangkau oleh masyarakat.

Skema kedua berupa pendanaan peningkatan dan alih keterampilan (Upskilling and Reskilling). Program ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan teknis masyarakat lokal dalam mengoperasikan dan memelihara sistem energi terbarukan.

Adapun skema ketiga adalah pendanaan pemanfaatan energi produktif (Productive Use of Energy). Pendanaan ini ditujukan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha desa dalam memanfaatkan energi terbarukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

Direktur CPI Indonesia, Tiza Mafira, mengatakan transisi energi tidak cukup hanya berorientasi pada perluasan akses listrik bersih, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Transisi energi berkeadilan bukan hanya tentang memperluas akses terhadap listrik bersih, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Melalui JETF yang kami usulkan, kami ingin menghubungkan investasi energi terbarukan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan usaha lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," ujar Tiza melalui siaran pers pada hari Jumat (13/11).

BPDLH Diusulkan sebagai Pengelola Dana

Selain mengusulkan skema pendanaan, CPI merekomendasikan penerapan mekanisme pembiayaan dalam tiga fase, yaitu inisiasi, implementasi, serta pengembangan dan replikasi.

Pendekatan bertahap tersebut bertujuan memperluas sumber pendanaan, mengurangi risiko investasi, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta secara bertahap.

Dalam analisisnya, CPI juga mengidentifikasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai salah satu calon pengelola JETF yang paling potensial. Pertimbangan tersebut didasarkan pada mandat kelembagaan dan pengalaman BPDLH dalam mengelola pendanaan lingkungan hidup.

Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH, Endah Tri Kurniawaty, menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan pendanaan lingkungan hidup dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

"Transisi energi yang berkeadilan membutuhkan skema pendanaan yang mampu menjembatani kesenjangan investasi, mengelola risiko, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

CPI juga merekomendasikan agar pendanaan publik dan filantropi dimanfaatkan sebagai modal awal untuk menarik investasi swasta. Langkah ini perlu didukung penyusunan daftar proyek potensial (project pipeline) melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengembang proyek lokal.

Dengan mekanisme tersebut, pendanaan publik dan filantropi diharapkan dapat membantu mengurangi risiko awal proyek sehingga lebih menarik bagi investor swasta.

Filantropi sebagai Katalis Transisi Energi

Peran lembaga filantropi juga dinilai penting dalam mendorong pembiayaan proyek energi terbarukan yang belum mampu menarik investasi komersial.

Program Officer Ford Foundation, Maryati Abdullah, mengatakan pendanaan filantropi dapat menjadi katalis bagi pengembangan inisiatif energi berbasis komunitas.

"Pendanaan filantropi dapat berperan sebagai katalis dengan mendukung inisiatif tingkat komunitas yang mungkin belum mampu menarik investasi komersial. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat lokal memiliki suara dalam proses transisi sehingga manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan secara adil dan merata," kata Maryati.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses transisi energi menjadi faktor penting agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan melalui ketersediaan listrik, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan dan kesempatan ekonomi.

Diskusi di COP31 tersebut sekaligus menjadi forum untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan menjajaki peluang kemitraan dalam pembentukan JETF di Indonesia.

CPI berharap usulan mekanisme pendanaan tersebut dapat mendukung pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas, memperkuat mata pencaharian masyarakat, serta mendorong diversifikasi ekonomi lokal. Skema serupa juga dinilai berpotensi diterapkan di negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.