BNN Ingatkan Peredaran Narkotika Makin Terorganisasi, Kini Sasar Wilayah Pesisir dan Perdesaan

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengingatkan penyalahgunaan dan peredaran narkotika semakin terorganisasi serta menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga wilayah pesisir dan perdesaan.

“Ini bukan menakut-nakuti, tapi kami bicara fakta realistis di lapangan. Jika kami membiarkan ini tanpa tindakan tegas dan serius, jangan heran dalam lima tahun mendatang Indonesia bisa menghadapi situasi ancaman kejahatan terorganisir seperti di Meksiko atau Brasil,” ujar Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (21/9).

Hal itu disampaikan Sayudi saat menerima kunjungan dan audiensi pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (15/9).

Suyudi mengatakan ancaman narkotika kini telah masuk ke berbagai lingkungan masyarakat, mulai dari sekolah dan kampus hingga desa, kawasan perkebunan, serta wilayah pesisir.

Menurut dia, kondisi tersebut juga terlihat dari munculnya nelayan yang tergiur menjadi kurir narkotika melalui jalur perairan dan pelabuhan tikus karena iming-iming keuntungan finansial yang besar.

Dalam penindakan terbaru, BNN tidak hanya menyita barang bukti narkotika, tetapi juga mengamankan 17 senjata api rakitan, modern, dan organik yang diduga digunakan jaringan bandar untuk melawan petugas.

Karena itu, Suyudi menekankan perlunya komitmen bersama dan kolaborasi antara BNN, pemerintah daerah, serta DPRD kabupaten dalam memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

BNN juga mendorong penguatan anggaran P4GN di tingkat daerah serta optimalisasi pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).

Selain itu, Kepala BNN mengusulkan pemanfaatan forum nasional, seperti rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri, untuk memperluas sosialisasi P4GN kepada seluruh kepala daerah.

Suyudi berharap audiensi tersebut tidak berhenti pada penyampaian komitmen, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah nyata di setiap daerah untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

Sementara itu, Ketua Umum ADKASI Siswanto mengapresiasi langkah BNN dalam pemberantasan narkotika, termasuk penggerebekan kampung narkotika di 52 titik serta penanganan ancaman penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik.

Siswanto mengatakan DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran, yang dapat dioptimalkan untuk mendukung upaya BNN menangani persoalan narkotika.

“Pencegahan narkotika dan penyelamatan generasi bangsa adalah tugas kita bersama. Kami di ADKASI siap mendukung keterlibatan DPRD kabupaten, baik dalam mendorong perda P4GN, pengalokasian anggaran APBD untuk BNNK, maupun sosialisasi ke daerah-daerah,” ungkap Siswanto.

Dalam dialog tersebut, pimpinan DPRD Majalengka Didi Supriadi dan pimpinan DPRD Siak Syarif turut menyampaikan kondisi serta kendala di daerah masing-masing.

Didi dan Syarif antara lain menyoroti peredaran obat-obatan terlarang di wilayah perdesaan serta kerentanan wilayah pesisir dan perbatasan laut, termasuk Selat Malaka, terhadap penyelundupan narkotika.