Target KUR Melonjak pada 2027, Mampukah UMKM Jadi Mesin Pertumbuhan?

JAKARTA – Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun pada 2027, meningkat dari target tahun ini sebesar Rp295 triliun.

“Target KUR yang tahun ini kan Rp295 triliun. Jadi, KUR-nya sendiri naik ke Rp325 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11).

Selain KUR, pemerintah juga menetapkan plafon Kredit Program Pemerintah lainnya, seperti KUR Pertanian sebesar Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp600 miliar, Kredit Program Perumahan (KPP) Rp30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp30 triliun.

Khusus untuk KPP, Airlangga menyampaikan pemerintah membuka opsi untuk meningkatkan nilai alokasi anggaran pada semester II-2027.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan pemerintah juga turut membahas pengembangan skema KUR yang berkaitan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual atau intellectual property.

Pemerintah juga menyoroti penyaluran kredit kepada kelompok nelayan agar pemanfaatan fasilitas pembiayaan tersebut dapat ditingkatkan.

“Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan siap memberikan dukungan untuk memastikan penyaluran Kredit Program Pemerintah berjalan dengan baik.

Salah satunya yaitu menyediakan data pada sistem layanan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Selain itu, OJK juga akan berkoordinasi secara aktif dalam implementasi penyaluran kredit.

“Terkait bagaimana mengoordinasikan pelaksanaan KUR maupun program UMKM di daerah melalui tim percepatan akses keuangan daerah,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu.

“Misalnya, terkait desa nelayan, kami sampaikan ada beberapa desa nelayan yang sudah kami lakukan ekosistem keuangan inklusif dan kerja sama lebih lanjut lagi dengan kementerian terkait untuk kami berikan akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya menambahkan.