Pelatihan Vokasi Belum Maksimal, Mayoritas Lulusan Belum Bekerja

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat Tingkat penempatan kerja lulusan program Pelatihan Vokasi Nasional per 30 Oktober 2026 adalah sebanyak 40,12 persen.

“Tingkat penempatan kerja lulusan (graduate placement rate) mencapai 40,12 persen, tetapi belum mencakup seluruh lulusan baru,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya yang diterima di Aceh Tamiang, Aceh, Rabu (11/11).

Lebih lanjut, data Pelatihan Vokasi Nasional juga mencatat 265.008 orang pendaftar. Sebanyak 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan, dan 1.257 peserta merupakan penyandang disabilitas.

Sementara itu, pada program Magang Nasional (MagangHub), data per 26 Oktober 2026 mencatat 87.122 peserta ditetapkan, 81.530 di antaranya peserta aktif. Program ini melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor.

Menurut Cris, data-data tersebut merupakan bagian dari pentingnya keterbukaan informasi publik.

Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik di era modern.

Hak masyarakat untuk memahami program, layanan, dan pelindungan tenaga kerja harus diimbangi dengan informasi yang benar, mudah diakses, dan bermanfaat.

“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ucap Cris.

Selain itu, Cris juga memaparkan bahwa penguatan tata kelola informasi diperluas hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Kemnaker melakukannya melalui pembinaan, bimbingan teknis, visitasi langsung, serta monitoring dan evaluasi internal agar standar pelayanan informasi publik berjalan merata.

Lebih jauh, Kemnaker juga menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas instansi.

“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” ujar Cris.