Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Disorot, Akademisi Ingatkan Ancaman Makar dari Dalam

Jakarta - Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Heri Herdiawanto mengingatkan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan lingkaran Istana merupakan persoalan serius yang harus dilihat dalam perspektif ketahanan nasional dan keamanan negara.

Menurut dia, apabila tindakan tersebut dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan melumpuhkan kewenangan Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, penyadapan dapat menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang mengarah pada dugaan makar.

"Ancaman terhadap negara tidak selalu datang melalui agresi militer dari luar negeri. Dalam perkembangan keamanan kontemporer, ancaman justru dapat muncul dari dalam institusi negara melalui penyalahgunaan jabatan, kewenangan, fasilitas keamanan, dan teknologi intelijen," kata Heri dalam keterangan di Jakarta, Selasa (10/11).

Ia menuturkan, apabila dugaan tersebut benar melibatkan oknum pejabat tinggi yang memiliki tanggung jawab strategis di bidang keamanan dan ketertiban, persoalannya tidak sekadar menyangkut pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan teknologi.

Hal yang perlu menjadi perhatian, menurut dia, adalah kemungkinan penyalahgunaan instrumen keamanan negara oleh pihak yang justru memiliki akses dan kewenangan untuk melindungi negara.

Heri menyebut kondisi tersebut sebagai potensi inside threat atau ancaman dari dalam, yakni tindakan yang dapat merusak sistem pemerintahan melalui fasilitas dan otoritas yang semestinya digunakan untuk kepentingan nasional.

Apabila dugaan itu terbukti, ia menilai pengusutan harus menyasar bukan hanya pelaksana teknis penyadapan, melainkan juga pihak yang merancang, memerintahkan, mengendalikan, hingga memperoleh keuntungan dari operasi tersebut.

"Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang berada di balik tindakan itu, siapa yang memberikan perintah, bagaimana rantai komandonya, dan apa tujuan strategisnya," tuturnya.

Ia berharap pengusutan tidak berhenti pada pelaksana lapangan, sementara aktor intelektual yang diduga mengendalikan operasi justru tidak tersentuh. Seluruh pihak yang terlibat, kata dia, harus diungkap berdasarkan bukti dan melalui proses hukum.

Heri menegaskan, apabila penyadapan merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang disertai maksud dan persiapan konkret untuk menyerang Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, unsur-unsur tindak pidana makar perlu didalami.

Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), khususnya Pasal 191 dan Pasal 193.

Pasal 191 mengatur tindak pidana makar dengan maksud menyerang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Dalam perspektif ketahanan nasional, Heri menjelaskan makar merupakan salah satu bentuk ancaman internal yang berpotensi mengguncang fondasi kehidupan bernegara.

"Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga dapat melemahkan kedaulatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," tuturnya.

Ia menguraikan setidaknya ada tiga dimensi ketahanan nasional yang dapat terdampak. Pertama, ketahanan politik. Upaya melumpuhkan kepala pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional dapat menciptakan instabilitas politik, mengganggu keberlangsungan pemerintahan, dan memicu krisis kepercayaan publik.

Bahkan, apabila tidak ditangani secara tepat, kondisi tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya kekosongan kekuasaan atau power vacuum.

Kedua, ketahanan keamanan. Heri berpendapat penyalahgunaan instrumen intelijen, sistem penyadapan, dan fasilitas keamanan negara oleh oknum yang memiliki akses strategis dapat merusak sistem perlindungan negara.

Ketiga, ketahanan ideologi. Menurut dia, upaya menggulingkan pemerintahan yang dibentuk melalui mekanisme konstitusional merupakan ancaman terhadap prinsip demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Pemerintahan yang sah harus dihormati, sementara setiap pergantian kekuasaan wajib dilakukan melalui mekanisme konstitusional," katanya.

Kepercayaan Masyarakat

Sementara itu, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

"Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi AS," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Jakarta, Selasa.

Menurut Habiburokhman, pemecatan tersebut merupakan langkah tepat dan terukur karena sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan AS.

"Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum," katanya.

Ia juga menilai skandal penyadapan tersebut menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Polri di era modern.

"Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam, dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita," katanya.

Habiburokhman berpandangan bahwa keputusan PTDH terhadap AS menunjukkan ketegasan Polri dalam menindak pelanggaran berat.

"Langkah berani ini menegaskan bahwa Polri memegang teguh komitmen zero tolerance (tidak ada toleransi, red.) terhadap setiap pelanggaran berat," katanya.

Meski demikian, ia berharap sanksi serupa diterapkan secara konsisten terhadap tiga tersangka lainnya.

"Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum," ujarnya.

Ia mengatakan Komisi III DPR RI akan terus mengawal penegakan etik maupun proses hukum pidana terhadap keempat tersangka dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada 3 November 2026. Ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.

Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka. Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.

Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.

Selanjutnya, pada 10 November 2026, Polri menggelar sidang etik terhadap AS dan menjatuhkan sanksi PTDH dari institusi Polri.