Uni Eropa Bongkar Operasi Russia Manfaatkan Kerusuhan Prancis untuk Sebar Disinformasi

Paris - Sebuah penilaian internal Uni Eropa (UE) mengungkap jaringan Russia yang berupaya memanfaatkan kerusuhan di Prancis pada bulan lalu dengan menyebarkan narasi melalui media sosial bahwa gejolak tersebut dipicu oleh imigrasi yang tidak terkendali.

Penilaian yang dilihat Reuters itu memberikan gambaran mengenai upaya aktor asing memanfaatkan gejolak domestik di Prancis untuk mencapai kepentingan politik mereka.

Menurut dokumen tersebut, jaringan rahasia Russia menggunakan media sosial untuk menyalahkan imigrasi atas kerusuhan sekaligus menggambarkan pemerintah Prancis telah kehilangan kendali atas situasi keamanan.

Penilaian terpisah yang disusun Kementerian Luar Negeri Prancis dan juga dilihat Reuters menemukan bahwa sejumlah akun media sosial yang terkait dengan Israel dan gerakan MAGA di Amerika Serikat turut menyebarkan narasi bermuatan permusuhan terkait kerusuhan tersebut dengan mengaitkannya pada Islamisme radikal dan migrasi.

Kedua penilaian tersebut memperlihatkan bagaimana aktor eksternal berupaya memanfaatkan gejolak dalam negeri Prancis untuk kepentingan politik masing-masing, menurut analisis para pakar disinformasi Eropa.

Analisis UE menemukan bahwa jaringan Russia bernama "Operation Overload" menyebarkan video yang menyamar sebagai produk pemberitaan media Barat untuk menyasar masyarakat Prancis. Beberapa video di antaranya memuat klaim palsu bahwa para migran telah memperkosa demonstran atau serangan teroris akan segera terjadi.

Kementerian Luar Negeri Russia tidak menanggapi permintaan komentar. Pada Agustus lalu, juru bicara kementerian tersebut Maria Zakharova menolak tuduhan lembaga pengawas negara Prancis mengenai penyebaran disinformasi terkait pemilihan umum Prancis 2027. Ia menyebut tuduhan tersebut bukan rekayasa terakhir yang akan digunakan pemerintah untuk memanipulasi opini publik.

Kerusuhan pecah di sejumlah kota di Prancis pada bulan lalu setelah demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas layanan publik berkembang menjadi aksi kekerasan. Insiden tersebut menjadi salah satu gejolak terburuk yang dialami negara itu dalam beberapa dekade terakhir.

Analisis UE yang mencakup periode 7 hingga 21 Oktober menemukan bahwa Russia berupaya "menggambarkan kepemimpinan Prancis sebagai pihak yang lemah dan semakin otoriter".

"Peristiwa semacam ini memberikan peluang untuk melemahkan pemerintah nasional, memicu ketakutan dan perpecahan, serta membentuk persepsi publik menjelang pemilihan umum," demikian bunyi dokumen internal UE yang disusun para pakar disinformasi dalam layanan diplomatik blok tersebut.

Meski demikian, laporan itu tidak menemukan bukti bahwa Moskow atau aktor lainnya memicu maupun memperburuk demonstrasi. Aktivitas tersebut digambarkan sebagai "pemanfaatan kerusuhan secara oportunistis".

Jangkau Jutaan Pengguna

Penilaian Kementerian Luar Negeri Prancis menemukan bahwa 10 unggahan X dengan jumlah penayangan tertinggi mengenai kerusuhan dari kelompok pro-Russia meraih 2,8 juta penayangan selama 16-18 Oktober.

Namun, jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan jangkauan unggahan dari akun yang terkait dengan gerakan MAGA dan pejabat serta tokoh berpengaruh Israel.

Menurut laporan kementerian tersebut, 10 unggahan X terpopuler dari pejabat, media, dan influencer yang terkait dengan gerakan MAGA memperoleh lebih dari 49 juta penayangan pada periode yang sama.

Sementara itu, 10 unggahan terpopuler dari pejabat Israel, akun pemerintah, media, dan influencer meraih lebih dari 35 juta penayangan.

Persaingan Membentuk Narasi

Elina Treyger, ilmuwan politik senior di lembaga kajian RAND Corporation, mengatakan kampanye semacam itu menjalankan persaingan narasi secara perlahan yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi cara masyarakat memandang negara-negara demokrasi Barat, baik di Eropa maupun kawasan lainnya.

Menurut Treyger, kampanye tersebut turut memperkuat sentimen anti-imigran yang mendorong pemilih di Eropa menuju pilihan politik yang lebih ekstrem.

Reuters menyatakan tidak dapat memverifikasi secara independen klaim yang disampaikan dalam laporan Prancis maupun UE tersebut.

Saat dimintai komentar, pejabat Prancis mengarahkan Reuters pada pernyataan Presiden Emmanuel Macron pada 21 Oktober. Macron mengatakan tidak ada indikasi nyata campur tangan asing di balik demonstrasi, tetapi terdapat "manipulasi informasi oleh pihak asing".

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kementerian Luar Negeri Israel tidak menanggapi permintaan komentar.

Diskreditkan Barat

Laporan UE menyebut "Operation Overload" telah aktif sejak September 2023 dan menyasar tokoh masyarakat, lembaga, serta media Barat untuk mendiskreditkan pihak-pihak tersebut beserta dukungan mereka terhadap Ukraina, sekaligus mempromosikan konten yang sejalan dengan kepentingan Russia.

Operasi tersebut juga bertujuan melemahkan dukungan Eropa terhadap Ukraina dengan menyebarkan klaim bahwa pemerintah negara-negara Eropa lebih mengutamakan Ukraina dibandingkan persoalan dalam negeri mereka sendiri.

Lembaga kajian Institute for Strategic Dialogue yang berbasis di Inggris dalam laporan tahun lalu menyebut Operation Overload sebagai operasi informasi Russia yang berlangsung secara terus-menerus dengan volume penyebaran tinggi.

Operasi tersebut menyamar sebagai sumber informasi tepercaya untuk menimbulkan perselisihan, kebingungan, dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.

Lembaga itu menjelaskan operasi tersebut memproduksi dan menyebarkan video yang menyerupai laporan berita, menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk meniru suara para pakar, memalsukan judul berita surat kabar, serta memanipulasi gambar.

Operasi tersebut juga berpindah dari satu negara ke negara lain untuk memanfaatkan krisis dan perdebatan yang sedang berlangsung.

Lembaga pengawas disinformasi Prancis, Viginum, menerbitkan laporan terperinci mengenai Operation Overload dan operasi Russia serupa pada 2024. Pejabat Prancis mengatakan jaringan tersebut kembali aktif ketika terjadi demonstrasi, pemilihan umum, atau momentum lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendiskreditkan Prancis.