Pemerintah Bentuk Desk Investasi di Enam Daerah, Apa Saja Tugasnya?

Medan - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu memastikan bahwa desk investasi tidak bersinggungan dengan lembaga lain, misalnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu yang ada di daerah.

"Tidak (bersinggungan, red). Seluruh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia, itu kan kita konsolidasi dalam suatu platform besar OSS (Online Single Submission)," tegas Todotua didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dalam konferensi pers seusai peluncuran Desk Investasi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Senin (9/11)

Oleh karena itu, Wamen menjelaskan, desk investasi ini tidak mengambil alih kewenangan milik kementerian maupun lembaga lainnya di pemerintah pusat.

Menurut dia, keberadaan desk investasi justru diharapkan dapat mempercepat koordinasi saat persoalan investasi melibatkan beberapa instansi terkait, baik di pusat maupun daerah.

"Desk investasi ini merupakan langkah penguatan koordinasi, dan penyelesaian berbagai hambatan investasi yang dihadapi oleh pelaku usaha di daerah," kata Todotua.

Pemerintah telah menetapkan enam lokasi desk investasi, yakni Batam di Kepulauan Riau, Denpasar di Bali, Medan di Sumatera Utara, Semarang di Jawa Tengah, Balikpapan di Kalimantan Timur; dan Makassar di Sulawesi Selatan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah merealisasikan tiga desk investasi, yakni Batam di Kepulauan Riau, Denpasar di Bali, dan Medan di Sumatera Utara hari ini.

"Secara alami pun selama ini DPMPTSP yang ada dalam perizinan itu pakai platform OSS, sehingga kami turun ke sini bagaimana lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan yang ada" jelas Todotua.

Wamen juga mengatakan peresmian Desk Investasi Sumatera Utara ini melalui kerja sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Desk Investasi Sumatera Utara berkedudukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim No.8A, Medan.

"Kehadiran desk ini memperkuat koordinasi pelaksanaan penanaman modal, memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala dihadapi investor, dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko," tutur Todotua.

Desk investasi melakukan berbagai kegiatan, meliputi pertukaran data dan informasi, serta memfasilitasi penyelesaian hambatan investasi.

Kemudian, pemantauan kepatuhan perizinan berusaha, koordinasi pengawasan penanaman modal, serta penanganan indikasi investasi ilegal atau fiktif sesuai kewenangan.

"Selain itu, desk investasi ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumut," jelas Todotua.