Kronologi Polemik Ijazah Gibran hingga Muncul Kabar Niat Mundur dari Jabatan Wapres

JAKARTA - Kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto menambah perkembangan baru dalam polemik dokumen pendidikan yang belakangan menjadi sorotan. Persoalan tersebut sebelumnya bergulir melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), perkara di Mahkamah Agung (MA), hingga munculnya pembahasan penggunaan hak konstitusional DPR.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran telah bertemu Prabowo pada Selasa, 10 November 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika yang berkaitan dengan putusan MK dan MA.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau [Gibran] menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo.

Sebelum kabar tersebut muncul, polemik dokumen pendidikan Gibran telah lebih dahulu dibawa ke ranah hukum. Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah surat penyetaraan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dan menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insearch setara dengan lulusan SMK.

Persoalan itu kemudian dibawa ke MK pada 10 September 2026 oleh Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Mereka mengajukan gugatan terkait persyaratan pendidikan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu.

Sidang perdana perkara tersebut berlangsung pada 21 September 2026. Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan yang menurut mereka harus terpenuhi sejak tahap pendaftaran hingga penetapan pasangan calon.

Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Meski demikian, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang dapat digunakan sebagai bukti penyetaraan, sementara MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena yang bersangkutan telah dilantik pada 20 Oktober 2024.

Perkembangan lain muncul dari jalur peradilan tata usaha negara. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, dengan menyatakan surat penyetaraan tersebut tidak sah dan batal serta memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.

Di tengah proses hukum itu, wacana penggunaan hak konstitusional DPR juga mencuat. Pada 12 Oktober 2026, Direktur LIMA Ray Rangkuti mengusulkan penggunaan hak angket agar DPR dapat meminta penjelasan sekaligus memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menunjukkan dokumen pendidikannya.

"Nanti angketlah yang akan memberi kesempatan kepada keluarga Pak Jokowi, khususnya Gibran untuk membuktikan ada ijazahnya. Kalau ada, selesai," ujar Ray.

Pembicaraan di DPR kemudian berkembang ke kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) pada awal November. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi menyampaikan pandangan mengenai mekanisme tersebut, yang dalam aturan perundang-undangan dapat digunakan DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau peristiwa tertentu.

Pada 10 November 2026, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai perkembangan yang belum memiliki pernyataan resmi. Pernyataan itu disampaikan sebelum atau di tengah munculnya kabar mengenai pertemuan Gibran dengan Prabowo pada hari yang sama.

"Selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," kata Puan.

Sementara itu, kuasa hukum Gibran, Andi Azwan, disebut sempat membantah adanya rencana pengunduran diri kliennya. Namun, keterangan mengenai bantahan tersebut perlu dibaca bersama konfirmasi terbaru dari Prasetyo Hadi yang menyatakan Gibran memang telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden.

Dengan demikian, perkembangan pada 10 November menjadi babak terbaru dari polemik yang sebelumnya bergulir melalui jalur hukum dan politik. Meski niat pengunduran diri telah dikonfirmasi pihak Istana, informasi tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa Gibran telah resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden.