Anggota Kongres AS Dorong Pemakzulan Menhan Pete Hegseth Usai Kekalahan Trump

Washington - Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, pada Senin (9/11) mengambil langkah untuk memaksa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menggelar pemungutan suara terkait pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Langkah tersebut memberikan tekanan kepada sesama anggota Partai Republik untuk menentukan sikap apakah akan memakzulkan salah satu tokoh paling menonjol dalam pemerintahan Presiden Donald Trump, menyusul kekalahan telak partai tersebut dalam pemilihan paruh waktu (midterm elections).

Seorang anggota parlemen dari Partai Republik pada Senin mengajukan upaya pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth terkait perang di Iran. Langkah itu membuka peluang terjadinya pemungutan suara yang berpotensi memicu gejolak politik di Kongres, hanya beberapa hari setelah partai Presiden Donald Trump mengalami kekalahan telak dalam pemilu paruh waktu.

Massie mengajukan delapan pasal pemakzulan yang menuduh Hegseth secara ilegal melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres serta menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala Pentagon.

DPR AS yang dikuasai Partai Republik dapat menggelar pemungutan suara paling cepat pada Rabu. Sejumlah anggota parlemen dari partai Trump mengisyaratkan kemungkinan bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung tuduhan tersebut.

Pemakzulan akan menjadi pukulan memalukan bagi Hegseth dan pemerintahan Trump, tetapi tidak secara otomatis memberhentikannya dari jabatan.

Pemberhentian tersebut membutuhkan persidangan dan keputusan bersalah dengan dukungan dua pertiga suara di Senat. Persyaratan itu menjadi tantangan yang jauh lebih berat, bahkan setelah Partai Demokrat mengambil alih kendali kamar tersebut pada Januari.

Dorongan pemakzulan semakin menguat sejak pemilihan paruh waktu pada Selasa pekan lalu, ketika Partai Demokrat berhasil menguasai kedua kamar Kongres di tengah kemarahan publik yang meluas terhadap perang Iran dan melonjaknya harga bahan bakar.

Partai Republik masih mempertahankan kendali atas Kongres hingga anggota parlemen terpilih yang baru mulai menjabat pada 3 Januari. Namun, kekalahan telak tersebut memicu saling tuding di internal partai dan melemahkan disiplin politik mereka.

Sejumlah anggota parlemen Partai Republik yang kehilangan kursi juga berpotensi tidak menghadiri pemungutan suara sehingga peluang pengesahan usulan pemakzulan semakin terbuka.

'Dukungan Penuh'

Massie, yang dikenal vokal mengkritik Trump dan kalah dalam pemilihan pendahuluan internal partainya dari kandidat yang didukung Presiden, menggunakan prosedur khusus Kongres untuk memaksa DPR membahas resolusi pemakzulan tersebut dalam dua hari masa persidangan legislatif.

Namun, pimpinan Partai Republik masih dapat berupaya menggagalkan usulan tersebut melalui pemungutan suara prosedural.

Delapan pasal pemakzulan itu menuduh Hegseth melanggar Undang-Undang Kewenangan Perang 1973 (War Powers Resolution), yang membatasi kewenangan presiden untuk melibatkan pasukan AS dalam konflik bersenjata tanpa persetujuan Kongres.

Pasal-pasal tersebut juga memuat dugaan pelanggaran terkait jatuhnya korban sipil serta operasi militer AS di Yaman dan Venezuela.

Pentagon telah membantah tuduhan tersebut.

Pemimpin Partai Demokrat di DPR Hakeem Jeffries, yang diperkirakan akan menjadi Ketua DPR pada Januari, menyatakan dukungannya terhadap pemakzulan pada Minggu.

"Saya benar-benar mendukung resolusi pemakzulan Hegseth," kata Jeffries kepada ABC News.

"Orang yang disebut sebagai menteri pertahanan itu telah menyalahgunakan kekuasaannya, merusak keamanan nasional kita, dan merancang perang pilihan yang sembrono serta mahal di Iran," ujarnya.

"Pete Hegseth harus mundur."

Sejumlah anggota Partai Republik telah menyampaikan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Hegseth, tetapi belum menyatakan dukungan untuk memakzulkannya.

Anggota Kongres dari Arkansas, French Hill, pada Minggu mengatakan ingin mendengarkan perdebatan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah tuduhan tersebut cukup kuat untuk menjadi dasar pemakzulan.

Peluang Pemberhentian Kecil

Berdasarkan Konstitusi AS, DPR dapat memakzulkan pejabat tinggi pemerintah melalui pemungutan suara mayoritas sederhana. Proses tersebut secara resmi menjadi pengajuan tuduhan atas dugaan pelanggaran serius oleh pejabat yang bersangkutan.

Selanjutnya, Senat memutuskan apakah pejabat tersebut dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari jabatannya. Keputusan itu membutuhkan dukungan dua pertiga senator yang hadir.

Meskipun jumlah kursi Partai Demokrat akan bertambah tahun depan, partai tersebut tetap membutuhkan dukungan signifikan dari Partai Republik untuk mencapai ambang batas tersebut.

Dalam sejarah AS, hanya dua menteri kabinet yang pernah dimakzulkan, dengan jarak waktu hampir 150 tahun di antara keduanya. Namun, tidak satu pun dari mereka diberhentikan melalui keputusan Senat.

Hegseth menyebut upaya pemakzulan yang diajukan Massie sebagai "lelucon", menyebut anggota Kongres tersebut sebagai sosok yang "kecewa", serta menuduh para penentangnya berupaya menghancurkan karier politiknya.

Pentagon mengumumkan bahwa Hegseth dijadwalkan menggelar konferensi pers yang jarang dilakukan pada Selasa.

Trump secara terbuka tetap memberikan dukungan kepada menteri pertahanannya yang tengah menghadapi tekanan politik tersebut. Pekan lalu, Trump menyatakan, "Saya sepenuhnya berniat mempertahankannya."

Namun, melemahnya posisi politik Presiden Trump setelah pemilu paruh waktu membuat Hegseth menghadapi kemungkinan pertarungan pemakzulan yang dapat berlangsung jauh melampaui pemungutan suara di DPR pada pekan ini.