Pakar Telematika Ingatkan Masyarakat Berpikir Kritis Saat Gunakan AI

JAKARTA - Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengingatkan masyarakat untuk mengedepankan sikap berpikir kritis dan tidak menelan mentah-mentah informasi hasil olahan teknologi kecerdasan artifisial (AI) agar tidak menjadi korban disinformasi.

Heru menekankan bahwa masyarakat harus memahami bahwa informasi yang dihasilkan AI bukan kebenaran mutlak karena teknologi tersebut menghasilkan jawaban berdasarkan pola data dan probabilitas yang tetap bisa salah.

"AI bisa terdengar sangat meyakinkan, tetapi tetap bisa salah, bisa bias, bahkan mengarang fakta. Kita perlu membangun sikap kritis, jangan percaya begitu saja karena jawabannya rapi, bahasanya canggih, atau disampaikan dengan percaya diri," kata Heru saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (9/11).

Menurutnya, pemahaman literasi digital mengenai AI harus diperkuat. Ia menyoroti bahwa ancaman terbesar dari penggunaan AI bukanlah saat mesin mampu membuat kebohongan yang meyakinkan, melainkan ketika manusia kehilangan kemampuan untuk membedakan antara fakta dan rekayasa.

"AI boleh menjadi asisten berpikir, tetapi jangan sampai menggantikan kemampuan kita untuk berpikir. Jangan hanya pintar menggunakan AI, tetapi kita juga harus cerdas meragukan, memeriksa, dan memverifikasi hasilnya," ujar pengamat yang juga sebagai Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute itu.

Lebih lanjut, ia mengingatkan untuk verifikasi terlebih dahulu informasi yang diterima di internet, terutama jika dibuat oleh AI, sebelum menyebarkannya.

Informasi AI yang diterima sebaiknya diperiksa sumber asli, tanggal, konteks, dan membandingkannya dengan media atau kanal resmi.

Untuk menanggulangi risiko penyebaran misinformasi oleh AI, Heru mengusulkan penerapan tiga langkah perlindungan yakni edukasi masyarakat yang masif dari tingkat sekolah hingga komunitas, tanggung jawab platform digital, dan penegakan hukum yang proporsional.

Pada lapis kedua, platform digital dituntut transparan, wajib memperkuat sistem deteksi konten manipulatif, menyediakan kanal pengaduan yang responsif, serta memberikan label peringatan pada konten deepfake.

Meski mendorong penguatan perlindungan ekosistem digital lintas sektor, Heru mengingatkan agar penegakan aturan terkait AI tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Jangan menjadikan semua konten AI sebagai ancaman atau alasan untuk membatasi kritik. Yang harus dilawan adalah manipulasi dan penipuan, bukan kebebasan berekspresi," ujarnya.