Kuota Pertalite Ditambah, Beban Subsidi APBN Kembali Jadi Sorotan

JAKARTA – Penambahan kuota Pertalite menjadi salah satu opsi pemerintah untuk menjaga kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah kebutuhan energi masyarakat yang terus meningkat.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengantisipasi potensi kelangkaan di sejumlah daerah sekaligus menjaga aktivitas ekonomi yang bergantung pada ketersediaan energi terjangkau.

Namun, penambahan kuota juga membawa konsekuensi terhadap beban subsidi dan ruang fiskal negara.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan tambahan pasokan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang berhak, bukan justru memperbesar celah penyalahgunaan dan ketidaktepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah masih memiliki anggaran untuk mendukung penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang telah disetujui.

“Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan,” kata Airlangga saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).

Airlangga belum memerinci besaran tambahan volume Pertalite yang telah disetujui tersebut maupun kebutuhan anggarannya.

Namun, dia memastikan pemerintah masih memiliki anggaran untuk mendukung kebutuhan Pertalite tersebut.

“Anggaran masih ada di pemerintah,” ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni pertalite, sebagai respons dari perpindahan konsumen BBM nonsubsidi ke subsidi.

“Ada kenaikan (kuota). Karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota. Masih kami kaji,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (23/10).

Bahlil menjelaskan penambahan kuota pertalite disebabkan oleh konsumen BBM nonsubsidi RON 92, seperti pertamax, yang berpindah ke pertalite. Perpindahan tersebut terjadi akibat kenaikan BBM sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang menyebabkan ditutupnya Selat Hormuz.

Perpindahan konsumen tersebutlah yang menyebabkan pemerintah harus melakukan penyesuaian kuota pertalite.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi pertalite naik hingga 12,92 persen pada Juli 2026, tepatnya sebulan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis pertamax.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan rata-rata penyaluran pertalite sebelum terjadinya kenaikan harga pertamax adalah 75.795 kiloliter (kl) per hari. Akan tetapi, setelah harga pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026, terjadi lonjakan rata-rata penyaluran pertalite.