Kejar Keanggotaan OECD, Pemerintah Berpacu Tuntaskan Tiga Aturan pada 2027

JAKARTA – Proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global sekaligus meningkatkan standar tata kelola pemerintahan dan kualitas kebijakan ekonomi.

Namun, keanggotaan dalam organisasi negara-negara maju tersebut bukan sekadar pengakuan diplomatik, melainkan menuntut pembenahan menyeluruh terhadap regulasi, kelembagaan, iklim investasi, hingga transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.

Tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan proses penyesuaian standar OECD tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan reformasi struktural yang mampu meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menargetkan penyelesaian tiga prioritas regulasi pada 2027 guna mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Ketiganya mencakup pengaturan penyuapan pejabat asing (foreign bribery), revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

“Jadi, tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).

Airlangga menjelaskan pengaturan mengenai foreign bribery menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi OECD. Saat ini, Indonesia masih perlu memperkuat landasan hukum untuk mengatur praktik penyuapan terhadap pejabat asing.

Menurut dia, pemerintah tengah mempersiapkan pengaturan tersebut, termasuk melalui kemungkinan revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sementara terkait revisi UU Persaingan Usaha, Airlangga mengatakan regulasi di Indonesia saat ini masih mengacu pada aturan lama yakni UU Nomor 5 Tahun 1999.

Menurut dia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan perubahan regulasi tersebut. Pembahasannya juga menjadi bagian dari inisiatif DPR melalui Komisi VI.

Adapun mengenai perkembangan proses aksesi ke OECD, Airlanga memastikan perkembangannya berjalan sesuai target.

Indonesia sejauh ini menyelesaikan peninjauan pada 20 dari 24 sektor dengan progres sekitar 80 persen. Meski demikian, sejumlah sektor masih perlu ditingkatkan, termasuk sektor kesehatan.

Proses aksesi Indonesia ke OECD sudah memasuki tahap peninjauan teknis (technical review). Pemerintah menargetkan keanggotaan penuh Indonesia dalam organisasi tersebut dapat tercapai pada 2028.

Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Sekjen OECD juga direncanakan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan proses keanggotaan Indonesia.