Pemerintah Gandeng 400 Perusahaan Tambang untuk Percepat Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah

Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah menggandeng 400 pelaku usaha di sektor pertambangan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara kolaboratif di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Faisol mengatakan keterlibatan sektor pertambangan melengkapi dukungan hampir 200 perusahaan perkebunan dan kehutanan yang sebelumnya telah bergerak bersama pemerintah memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

"Jadi semuanya terlibat. Kemarin yang dari sektor kehutanan dan perkebunan terlibat hampir 200 pengusaha, perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan. Hari ini yang kita undang ada 400 unit usaha di sektor pertambangan dan tadi telah menyatakan langkah-langkah tindak lanjut," katanya di Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan hal itu usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Kalimantan Tengah, di Jakarta, Jumat (6/11).

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pengusaha sektor pertambangan dan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dan jajaran pemerintah daerah setempat.

Lebih lanjut Faisol mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti kolaborasi itu melalui pembahasan teknis bersama Indonesia Mining Association dan Forum Kepala Teknik Tambang untuk menyusun langkah operasional yang terintegrasi di lapangan.

Seluruh perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah akan dikoordinasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar setiap sumber daya dan kemampuan dapat dimanfaatkan secara efektif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Faisol, pendekatan gotong royong seluruh pelaku usaha menjadi fondasi penting agar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berlangsung lebih cepat, terukur, dan memberikan hasil yang berkelanjutan.

Pemerintah menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi aktivitas masyarakat dari dampak kabut asap yang berkepanjangan.

Sinergi pemerintah dan dunia usaha juga diharapkan mempercepat mobilisasi peralatan, personel, serta dukungan teknis pada lokasi prioritas yang membutuhkan penanganan segera.

Faisol mengatakan keterlibatan sektor pertambangan diharapkan menjadi contoh kolaborasi nasional dalam menghadapi bencana melalui pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah optimistis dukungan seluruh pelaku usaha mampu memperkuat efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan sekaligus mempercepat pemulihan kualitas lingkungan di Kalimantan Tengah.

"Jadi kegotongroyongan ini menjadi penting. Akan terlibat hampir 400 unit usaha (sektor pertambangan) yang dikoordinir oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah," kata Faisol.

Ganggu Kesehatan

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan karhutla mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta transportasi udara akibat kabut asap yang mempengaruhi operasional penerbangan di daerah.

Ia menegaskan mitigasi menjadi langkah utama dengan menjaga kelembapan ekosistem gambut melalui penyediaan sumur bor hingga pengelolaan hidrologi agar kebakaran tidak kembali terjadi saat kemarau.

Menurut Edy, kebutuhan personel pemadaman selalu meningkat seiring luasnya kebakaran, namun ketersediaan sumber air melalui sumur bor menjadi faktor paling penting untuk mendukung operasi lapangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berupaya mengurangi dampak terhadap masyarakat dengan menyalurkan bantuan pangan, air bersih, vitamin, menyediakan ruang oksigen, serta mengasuransikan relawan yang bertugas di lapangan.

Selain penanganan darurat, pemerintah provinsi menyiapkan pembangunan sumur bor dan tandon air bersih sebagai langkah jangka panjang guna menjaga ketersediaan air bagi masyarakat selama musim kemarau.