Menteri PPPA Ajak Masyarakat Empati Sikapi Pembunuhan Ibu-Anak Madiun

JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak masyarakat untuk menyikapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Madiun, Jawa Timur, dengan empati dan bijaksana, menghormati korban serta keluarganya, dan memberikan ruang bagi proses hukum.

"Kami mengajak masyarakat untuk menyikapi peristiwa ini dengan penuh empati, menghormati korban dan keluarga yang ditinggalkan, serta memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Sabtu.

Pihaknya juga menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas peristiwa kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang ibu dan anaknya tersebut.

Menurut dia, peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat kepedulian dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

"Perlindungan bagi perempuan dan anak harus terus diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang," kata Arifah Fauzi.

Ia juga menekankan perlindungan perempuan perlu berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan.

Arifah Fauzi menilai berbagai tantangan, seperti tekanan ekonomi, tanggung jawab keluarga, pengasuhan anak, dan kondisi lingkungan sosial, dapat mempengaruhi kehidupan perempuan.

Oleh karena itu, dukungan keluarga, masyarakat, dan negara diperlukan agar perempuan memiliki ruang dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang aman serta bermartabat.

Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah pemberdayaan ekonomi perempuan.

Menurut dia, akses terhadap pendidikan, keterampilan, pekerjaan, penghasilan, dan sumber daya ekonomi dapat memperluas kesempatan perempuan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kemandirian, serta mengambil keputusan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

"Pemberdayaan ekonomi perempuan perlu terus diperkuat agar perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraannya. Pada saat yang sama, dukungan sosial, perlindungan hukum, dan layanan yang mudah dijangkau juga harus tersedia ketika perempuan menghadapi situasi yang membutuhkan pertolongan," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.