Raksasa Teknologi dan Organisasi Lingkungan AS Bahas Aturan Nasional Pusat Data di Tengah Penolakan Warga

Jumat, 06 Nov 2026, 06:30 WIB

Washington – Koalisi perusahaan teknologi raksasa dan kelompok lingkungan tengah merundingkan kerangka kebijakan nasional untuk pengelolaan pusat data (data center), menurut dokumen yang ditinjau AFP pada Kamis (5/11).

Koalisi bernama Responsible Data Center Collaborative tersebut beranggotakan sejumlah perusahaan teknologi besar, antara lain Google, Meta, Microsoft, Oracle, Amazon, Nvidia, dan Anthropic. Koalisi itu juga melibatkan organisasi lingkungan terkemuka, seperti Natural Resources Defense Council (NRDC), World Wildlife Fund (WWF), dan Sierra Club.

Ket. Foto: Menara pusat data Markley Lowell menjulang tinggi di atas kawasan permukiman warga di Lowell, Massachusetts, Amerika Serikat. — Sumber: AFP

Menurut dokumen tersebut, para anggota mulai menggelar pertemuan pada September dan akan melanjutkan pembahasan hingga Februari 2027. Inisiatif itu didukung oleh Rockefeller Foundation, sebuah organisasi filantropi, serta Invest in Our Future yang berafiliasi dengan yayasan tersebut.

Media The Hill menjadi pihak pertama yang melaporkan inisiatif tersebut.

Koalisi itu bertujuan merumuskan pedoman untuk sejumlah bidang, termasuk energi dan infrastruktur, air dan sumber daya alam, keterlibatan masyarakat, nilai ekonomi dan manfaat bagi komunitas, transparansi dan akuntabilitas, serta implementasi kebijakan.

Mengingat beragamnya latar belakang peserta, dokumen tersebut secara tegas menetapkan prinsip perilaku selama diskusi berlangsung. Para peserta diminta untuk "memeriksa asumsi masing-masing dengan mengajukan pertanyaan klarifikasi" serta "menyerang permasalahan, bukan orangnya".

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa seluruh diskusi akan mengikuti aturan Chatham House, yakni prinsip yang mengharuskan "percakapan tetap berada di dalam ruangan, sementara pengetahuan yang diperoleh dapat disebarluaskan tanpa menyebutkan sumber atau identitas pihak yang menyampaikannya".

Pusat data merupakan infrastruktur penting dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI). Namun, keberadaan fasilitas tersebut telah memicu kemarahan masyarakat di berbagai wilayah Amerika Serikat.

Pembangunan pembangkit listrik baru untuk memasok kebutuhan pusat data telah mendorong kenaikan tarif listrik. Selain itu, fasilitas tersebut juga menimbulkan polusi suara.

Sistem pendingin pusat data dapat menyedot air dalam jumlah besar dari jaringan air perkotaan. Sementara itu, kabut yang dihasilkan menara pendingin berpotensi membawa bakteri berbahaya.

Untuk menghindari kenaikan tagihan listrik masyarakat setempat, sejumlah pusat data generasi baru membangun pembangkit listrik sendiri. Pembangkit tersebut sering kali menggunakan bahan bakar gas yang menimbulkan kebisingan dan polusi.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan pusat data juga tercermin dalam pemilihan sela (midterm elections) yang berlangsung pada Selasa. Pemilih di puluhan kota di Amerika Serikat menyetujui pembatasan hingga pelarangan pembangunan pusat data.

Hasil tersebut menjadi salah satu sinyal paling jelas bahwa gelombang penolakan terhadap pesatnya perkembangan industri AI telah melintasi batas-batas perbedaan politik di Amerika Serikat.

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: AFP

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.