Pemilu AS Jadi Ujian Trump, Demokrat Berpeluang Rebut DPR dan Senat

WASHINGTON - Warga Amerika Serikat (AS) memberikan penilaian terhadap masa jabatan kedua Presiden Donald Trump melalui pemilu paruh waktu pada Selasa (3/11). Hasil pemilu tersebut berpotensi mengguncang kendali Trump atas Washington, dengan Partai Demokrat berpeluang merebut mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan bersaing untuk menguasai Senat.

Jika Partai Republik kehilangan mayoritas di DPR, Partai Demokrat akan memiliki kekuatan untuk menghambat agenda legislasi Trump dan meluncurkan penyelidikan besar-besaran terhadap pemerintahannya. Kekalahan di Senat juga dapat membatasi kemampuan Trump untuk mengangkat hakim Mahkamah Agung dan pejabat tinggi pemerintahan.

Pemilu tersebut menjadi penilaian nasional terhadap kepemimpinan Trump. Dukungan terhadap Partai Republik menghadapi tekanan di tengah ketidakpuasan masyarakat atas melonjaknya biaya hidup dan perang melawan Iran.

Sebanyak 435 kursi DPR dan 35 dari total 100 kursi Senat diperebutkan. Pemilihan gubernur juga berlangsung di 36 negara bagian. Partai Demokrat hanya membutuhkan tambahan tiga kursi di DPR dan perolehan bersih empat kursi di Senat untuk merebut kendali kedua kamar Kongres dari Partai Republik.

Trump kembali menjabat sebagai presiden tahun lalu dengan janji menurunkan harga-harga. Namun, inflasi, kebijakan tarif, dan kenaikan harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah semakin membebani masyarakat AS. Tingkat kepuasan terhadap presiden berusia 80 tahun itu pun bertahan di kisaran 30 persen rendah.

Di kawasan pinggiran Kota Atlanta, Georgia, pensiunan guru Jane Callum, 77 tahun, turut berkampanye dari rumah ke rumah untuk mendukung Senator Jon Ossoff. Ia menilai pemilihan tersebut sebagai momen penting bagi masa depan negara.

Kondisi ekonomi

Partai Republik bersikeras bahwa pemotongan pajak dan pengetatan kebijakan imigrasi Trump akan menguntungkan masyarakat AS. Mereka juga menggambarkan para kandidat Partai Demokrat sebagai kelompok radikal sayap kiri.

Namun, dalam penampilan kampanye publik terakhirnya pada Senin, Trump hanya sedikit menyinggung persoalan ekonomi. Ia justru menghabiskan sebagian besar waktunya membahas renovasi Reflecting Pool di Washington yang menuai berbagai masalah.

"Ini adalah hari terakhir sebelum pemilu paruh waktu, pemilu paruh waktu paling penting yang saya yakini pernah terjadi sepanjang hidup kita," katanya setelah berbicara selama 26 menit. Namun, ia segera kembali membahas proyek renovasi tersebut.

Pemimpin Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menyebut pidato penutup Trump sebagai "pesan penutup yang menyedihkan".

Meski demikian, sejumlah pendukung Partai Republik tetap yakin akan meraih kemenangan.

"Kami akan menang. Bahkan, sebenarnya kami mungkin sudah menang," kata Yvonne Clouser, veteran militer AS dari Texas, kepada AFP.

Partai Republik saat ini menguasai mayoritas 53-47 kursi di Senat. Namun, persaingan juga meluas ke sejumlah negara bagian yang selama ini dikenal konservatif, seperti Kansas, Texas, Iowa, Ohio, dan Alaska.

Lembaga pemantau pemilu Decision Desk HQ dalam proyeksi terakhirnya memperkirakan Partai Demokrat akan memperoleh 241 kursi DPR, berbanding 194 kursi untuk Partai Republik. Untuk Senat, lembaga tersebut memproyeksikan mayoritas tipis Partai Demokrat dengan perolehan 52-48 kursi.

Kampanye Terakhir Trump

Menjelang pemungutan suara, Trump juga menggelar kampanye di Iowa dan Kansas pada Minggu (1/11) untuk memobilisasi pemilih Partai Republik. Ia menyampaikan pidato di hadapan pendukungnya di Dubuque, Iowa, sebelum bertolak ke Salina, Kansas.

Di Salina, Trump menyerukan dukungan bagi kandidat Partai Republik agar partainya dapat mempertahankan kendali atas Kongres.

"Jika Anda memilih DPR dan Senat yang dikuasai Partai Republik pada 3 November, kami akan terus mengutamakan Amerika setiap hari," kata Trump.

Ia memaparkan sejumlah agenda yang akan dijalankan apabila Partai Republik tetap menguasai Kongres. Agenda tersebut mencakup pembatasan imigrasi yang lebih ketat, persyaratan identifikasi pemilih dan bukti kewarganegaraan, serta larangan terhadap kota-kota suaka.