Nusron Wahid Dicecar Penyidik KPK soal Uang untuk Buka Blokir HGB Lahan Sumarecon dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) serta dugaan suap mutasi jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Penyidik mengonfirmasi berkaitan dengan uang-uang yang diterima oleh orang-orang kepercayaan dari Saudara NW. Ini kaitannya seperti apa, bagaimana pengetahuan NW atas dugaan penerimaan-penerimaan uang tersebut, kaitannya untuk apa, dan sebagainya,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

Selain itu, kata Budi, penyidik KPK juga memeriksa Nusron terkait dengan tugas dan kewenangannya selaku Menteri ATR/BPN berkaitan dengan pengurusan sertifikasi tanah, HGB, dan lainnya. Dia mengatakan, dalam pengurusan sertifikat tanah ini memang ada pembagian ataupun pendistribusian kewenangan pada lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Kemudian Saudara NW juga dikonfirmasi berkaitan dengan kewenangannya dalam penempatan jabatan di struktur Kementerian ATR/BPN itu seperti apa. Ini kaitannya dengan dugaan adanya setoran rutin ataupun setoran jabatan yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Termasuk soal dugaan setoran rutin dari tingkat Kantah, Kanwil, dan ke atas,” terang Budi.

Budi mengatakan, pemeriksaan terhadap Nusron Wahid hari ini masih awal. Penyidik pun masih menganalisa keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan hari ini.

Di sisi lain, Budi menyampaikan jika Nusron Wahid diduga mengetahui hal yang dilakukan oleh empat orang kepercayaannya tersebut. Dia mengatakan semua hasil pemeriksaan masih dianalisa oleh penyidik.

“Tentunya mengetahui. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh saksi saudara NW, tentu itu masuk ke dalam materi penyidikan yang masih akan terus ditelaah, dianalisis oleh penyidik. Dan tentunya keterangan-keterangan dari saksi Saudara NW ini nanti untuk membantu dalam pengungkapan perkara yang dilakukan dalam penyidikan perkara ini,” pungkasnya.

Diketahui, Nusron diperiksa KPK hari ini selama lima jam lebih. Usai pemeriksaan, Nusron Wahid hanya menjelaskan soal perjalanan dinasnya ke luar negeri telah mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Saya pejabat, menteri, seorang menteri, kalau dinas ke luar kota, apalagi ke luar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian, Sekretariat, jadi kita tidak mengada-ada,” ujar Nusron.

KPK telah dua kali melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Nusron. Pada panggilan pertama, 7 Oktober 2026, Nusron tidak hadir karena berbenturan dengan agenda internal kementerian. Sementara pada panggilan kedua, 15 Oktober 2026, dia beralasan harus bertolak ke Malaysia.

Dalam perkara ini, KPK resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan HGB dan gratifikasi di lingkungan BPN pada Selasa (15/9).

Kasus tersebut terungkap melalui operasi senyap pada Senin (14/9). Delapan tersangka tersebut yakni Lampri (LMP), selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN; Sontang Coin Manurung (SON), selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi (ADR), selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung; serta Arif Sugiyanto (ARF), mantan Bupati Kebumen.

Selanjutnya, Fahd El Fouz (FEZ), Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan periode 2024–2029; Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta yang menjadi perantara PT SUM; serta dua pihak swasta lainnya, yakni Erwin (ERW) dan Muhammad Fakhry (MF).