IKN Buka Peluang Kalsel Jadi Gerbang Ekonomi Kalimantan

Banjarmasin - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dinilai membuka peluang bagi Kalimantan Selatan untuk memperkuat perannya sebagai pintu gerbang logistik dan perdagangan di Pulau Kalimantan.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa dan Sumatera.

Menurut dia, transformasi ekonomi tersebut diperlukan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Kalimantan, dengan lima provinsi di dalamnya, memiliki potensi untuk menjadi salah satu kawasan penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pembangunan IKN bukan hanya terkait memindahkan pusat pemerintahan, tapi bertujuan pula untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan yang memiliki lima provinsi,” ujarnya saat menjadi narasumber secara daring dalam diskusi publik bertajuk “Membongkar Visi Nusantara Economic Superhub: Di Mana Posisi Kalsel?” di General Building Student Activity Center Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (2/11).

Febrian menjelaskan, Kalimantan memiliki tiga peran strategis yang saling melengkapi, yakni sebagai kawasan industri, basis ekspor nasional, dan pemasok kebutuhan ekonomi regional.

Potensi tersebut tercermin dari kontribusi Kalimantan terhadap ekspor nasional yang mencapai 14 persen pada 2025.

Dalam konteks itu, Kalimantan Selatan dinilai memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang logistik dan perdagangan antardaerah di Kalimantan. Kedekatan dengan Pulau Jawa, jaringan sungai, serta sejarah panjang perdagangan menjadi modal untuk memperkuat peran tersebut.

“Nilai ekspor melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada 2025 mencapai 12,13 miliar dolar AS,” kata Febrian.

Lebih lanjut, Febrian mengingatkan bahwa besarnya nilai ekspor belum tentu secara otomatis memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat setempat. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong penguatan logistik, pertumbuhan industri lokal, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Ant/and