Menekan Kematian Ibu dan Anak Lewat Penanganan Terpadu

Parigi, Sulteng - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Primo), Sulawesi Tengah menekan angka kematian ibu dan anak lewat penanganan secara terpadu lintas sektor.

"Penanganan secara terpadu dilakukan melalui penyusunan dokumen percepatan menurunkan angka kematian ibu dan anak 2026-2030," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong Irwan di Parigi, Senin.

Ia mengemukakan, penurunan angka kematian ibu dan anak merupakan salah satu prioritas pembangunan yang membutuhkan perhatian serius serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Menurut data pemerintah setempat angka kematian ibu di Kabupaten Parigi Moutong meningkat dari 9 kasus pada 2024 menjadi 10 kasus pada 2025, sementara kematian bayi baru lahir juga meningkat dari 54 kasus menjadi 70 kasus pada periode yang sama.

Sepanjang 2024 hingga Agustus 2026 tercatat 25 kasus kematian ibu dan 190 kematian anak di bawah lima tahun, atau sekitar 86 persen kematian anak terjadi pada masa neonatal atau 28 hari pertama kehidupan.

"Maka di butuhkan langkah konkret dalam menekan kasus itu. Prevalensi yang cukup tinggi harus dilakukan penanganan secara terukur, terarah dan berkelanjutan," ujarnya.

Salah satu strategi yang dilakukan yakni sistem pelayanan terpadu melalui layanan kesehatan yang berkualitas, sistem rujukan yang cepat, serta dukungan keluarga yang siaga.

Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong 2025–2029 yakni “Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa”, khususnya misi ketiga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dokumen percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak bertujuan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, serta melaksanakan program secara terukur dan berbasis data.

"Kami memetakan situasi dan penyebab kematian melalui lokakarya, menetapkan sasaran serta arah kebijakan dan strategi daerah ke depan," ucap Irwan.

Selain itu menyusun fokus intervensi berdasarkan siklus kehidupan, serta memperjelas peran setiap organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa dan mitra nonpemerintah.

Lalu dokumen yang disusun untuk memastikan seluruh intervensi prioritas terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) hingga dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), termasuk memperkuat kualitas data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang.

"Penanganan ke depan memprioritaskan wilayah tersulit atau terpencil dan kelompok rentan, sehingga angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Parigi Moutong dapat ditekan secara berkelanjutan, kata dia.