Kemenhub Optimalkan Aset Negara, Strategi Baru untuk Dongkrak Investasi dan Layanan Publik

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara (BMN) melalui berbagai skema kerja sama untuk meningkatkan investasi, nilai aset, penerimaan negara, serta kualitas layanan infrastruktur transportasi nasional.

Kemenhub melakukan sejumlah langkah untuk mengelola BMN secara tertib, profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan negara.

"Barang milik negara ini merupakan bagian dari kekayaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, pengelolaan BMN tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan pencatatan aset. Namun perlu memastikan aset yang dimiliki negara dapat dimanfaatkan secara tepat, memiliki nilai guna yang optimal, dan memberikan manfaat yang nyata.

Kemenhub telah mendorong pemanfaatan BMN secara lebih produktif melalui skema yang sesuai dengan karakteristik aset dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) infrastruktur bandara dan pelabuhan di beberapa daerah.

Secara keseluruhan, optimalisasi pemanfaatan BMN telah dilaksanakan antara lain berupa 19 Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), 11 Sewa dalam rangka Penyediaan Infrastruktur, serta lima Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Optimalisasi pemanfaatan BMN menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara agar dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang optimal.

"Pemanfaatan aset perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan infrastruktur, serta penciptaan manfaat yang lebih luas bagi negara dan masyarakat," tutur Arif.

Keberhasilan optimalisasi BMN tidak hanya dilihat dari jumlah skema pemanfaatan yang telah dilaksanakan.

Ia menuturkan upaya optimalisasi perlu terus diperkuat melalui perencanaan yang matang, evaluasi yang berkelanjutan, serta pengembangan kerja sama yang mempertimbangkan kebutuhan pasar dan kelayakan pelaksanaannya.

Partisipasi dunia usaha menjadi salah satu unsur penting untuk mendukung pengembangan pemanfaatan BMN secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Kemenhub menggelar Market Sounding dalam Rangka Optimalisasi Barang Milik Negara di Jakarta.

Kegiatan market sounding atau penjajakan minat pasar merupakan salah satu sarana untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam rangka menjajaki peluang serta memperoleh masukan terkait pemanfaatan BMN.

Kemenhub sebagai pengelola BMN perlu memastikan setiap kerja sama berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, para pihak memenuhi kewajibannya, aset negara tetap terjaga, dan manfaat yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui forum itu, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai minat pasar, peluang usaha, kebutuhan investasi, serta berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan rencana pemanfaatan.

Di sisi lain pelaku usaha dalam hal ini mitra atau badan usaha dapat memperoleh pengetahuan terkait kebijakan optimalisasi pemanfaatan BMN, yang mencakup ruang lingkup perjanjian, prosedur persetujuan, tata cara hingga ruang lingkup penyusunan proposal bisnis.