Cegah Banjir Jakarta, DPRD Desak Pengerukan Sungai dan Pemeriksaan Pompa Dipercepat

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mempercepat langkah mitigasi banjir menjelang puncak musim hujan. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui pengerukan sungai, pembenahan drainase, hingga pemeriksaan pompa air agar hujan ekstrem tidak memicu genangan yang merendam permukiman warga.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, menegaskan bahwa penanganan banjir harus lebih mengutamakan langkah pencegahan daripada sekadar mengandalkan respons darurat ketika air mulai meluap. Menurutnya, kesiapan infrastruktur pengendali banjir perlu dipastikan sebelum curah hujan meningkat.

Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan yang dinilai rawan genangan membutuhkan perhatian khusus. Kawasan tersebut meliputi Cilandak Timur, Pejaten Barat, Rawajati, Kebagusan, Mampang, dan Tebet.

“Pengerukan sungai, pembersihan saluran, dan pemeriksaan pompa harus dilakukan secara rutin,” ujar Ade dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengoptimalkan pengerukan sedimen di sejumlah sungai, terutama Kali Krukut, Kali Mampang, dan Kali Ciliwung. Pembersihan juga harus menjangkau saluran air di lingkungan permukiman agar sampah dan lumpur tidak menghambat aliran menuju saluran utama.

Ade menilai pengerukan sungai saja belum cukup untuk menekan risiko banjir di Jakarta. Pemprov DKI juga perlu memastikan embung dan pompa air berfungsi optimal untuk menampung limpasan hujan serta mempercepat penyedotan air dari kawasan yang rawan tergenang.

Selain itu, ia mendorong percepatan pembangunan dan optimalisasi Embung Kebagusan serta Embung Jagakarsa. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengurangi beban sungai dan saluran drainase ketika curah hujan meningkat.

Ade menggarisbawahi tiga langkah prioritas yang perlu segera dijalankan Pemprov DKI untuk memperkuat mitigasi banjir. Langkah pertama adalah mengintensifkan kegiatan grebek lumpur dan pembersihan saluran mikro secara terjadwal, terutama di titik-titik rawan genangan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut harus didukung petugas dan peralatan yang memadai agar pembersihan dapat berjalan efektif. Dengan begitu, sedimentasi dan sampah yang berpotensi menghambat aliran air dapat ditangani sebelum hujan deras terjadi.

Langkah kedua adalah memastikan seluruh pompa air siap beroperasi, baik pompa stasioner maupun pompa bergerak atau mobile. Pemeriksaan dan pemeliharaan perlu dituntaskan sebelum intensitas hujan meningkat, terutama di kawasan Rawajati, Pejaten Timur, dan Mampang.

Adapun langkah ketiga adalah menyelaraskan perbaikan jalan lingkungan dengan pembenahan sistem drainase. Ade mengingatkan agar pembangunan infrastruktur mempertimbangkan kondisi lapangan sehingga pekerjaan tersebut tidak menghambat aliran air atau justru menimbulkan titik genangan baru.

Di luar kesiapan infrastruktur, Ade menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam penanganan banjir. Dinas SDA, Suku Dinas Bina Marga, pemerintah kota, kelurahan, hingga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) perlu bergerak secara terpadu.

Menurutnya, koordinasi diperlukan agar program penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri dan setiap instansi dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Sinergi tersebut juga dibutuhkan untuk memastikan persoalan di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Ade turut mengingatkan bahwa keberhasilan program pengendalian banjir tidak cukup dinilai berdasarkan penyelesaian pekerjaan fisik atau tingkat penyerapan anggaran. Fungsi infrastruktur dan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.

“Infrastruktur pengendali banjir harus benar-benar berfungsi. DPRD akan mengawal agar program dan anggaran menghasilkan perbaikan nyata bagi masyarakat,” tegas Ade.

Ia berharap langkah mitigasi yang dilakukan sejak dini dapat menekan risiko genangan sekaligus melindungi kawasan permukiman dari dampak hujan ekstrem. Kesiapan infrastruktur dan koordinasi antarlembaga juga diharapkan membuat masyarakat lebih terlindungi dalam menghadapi puncak musim hujan.