Perum Bulog Papua Perketat Pengawasan Distribusi Beras SPHP

JAYAPURA – Perum Bulog Kantor Wilayah Papua melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Sentral Hamadi, Kota Jayapura, guna memperketat pengawasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan mencegah penyalahgunaan hingga praktik pengoplosan beras bersubsidi.

Pemimpin Perum Bulog Kanwil Papua Chairul Mazhar, di Jayapura, Sabtu (31/10), mengatakan pelaksanaan sidak tersebut menyusul adanya kasus penyalahgunaan beras SPHP dalam skala besar di Pulau Jawa yang menjadi perhatian nasional.

"Kondisi tersebut mendorong Bulog memperkuat pengawasan sekaligus membangun koordinasi dengan para pedagang dan pengecer," katanya.

Menurut Chairul, pengawasan distribusi SPHP menjadi perhatian serius karena beras tersebut merupakan bagian dari program pemerintah yang menggunakan uang negara, sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi harus memahami tanggung jawab masing-masing.

"Di setiap karung beras ada uang negara sehingga kami harus pahami bahwa pengawasan ini bukan hanya tugas Bulog, tetapi juga teman-teman pengecer," ujarnya.

Dia menjelaskan hasil pemantauan terhadap sejumlah toko dan pedagang di Jayapura menunjukkan distribusi beras SPHP sejauh ini berjalan dengan baik dengan beras yang diterima pedagang dari Bulog langsung dijual kepada konsumen akhir.

"Namun, untuk memperkuat pengawasan dan memastikan beras tidak kembali disalahgunakan, kami meminta pedagang menggunting bagian ujung karung SPHP, setelah beras dibeli konsumen," katanya lagi.

Dia menambahkan langkah tersebut menjadi penanda bahwa beras telah sampai kepada pengguna akhir, sekaligus mencegah karung digunakan kembali dalam praktik yang tidak sesuai ketentuan.

Di sisi lain, pihaknya juga memastikan pasokan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jayapura tetap tersedia di mana Bulog menyiapkan sekitar 35 hingga 50 ton beras kemasan lima kilogram setiap hari untuk mendukung kelancaran distribusi.

"Kami berharap pengawasan dan kerja sama antara Bulog dengan pedagang dapat terus diperkuat, agar penyaluran beras SPHP berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui praktik penyimpangan," ujarnya.

Dengan demikian, program stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga beras di Papua.