Mentan Sebut Pengoplosan Beras SPHP Rusak Stabilitas Harga Pangan Nasional

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi premium berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan nasional dan merugikan masyarakat luas.

"Pasti harga naik (karena oplos beras ini). Yang di-bully kita nih kalau naik harga (beras di pasaran). Ini beras (SPHP) harganya Rp12.500 per kilogram, dia jual Rp17.000 per kg setelah dioplos. Itu menipu kan? Menaikkan harga, masyarakat marah. Ternyata ini salah satu pelakunya," kata Mentan terkonfirmasi di Jakarta, Kamis (29/10).

Amran menyoroti dugaan praktik pengoplosan beras SPHP yang dinilai dapat mengganggu tata niaga serta stabilitas harga pangan nasional.

Menurut dia, beras SPHP memiliki peran penting dalam menjaga keterjangkauan harga karena pemerintah menyalurkan komoditas tersebut untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.

Ia menjelaskan penyalahgunaan beras bersubsidi menjadi produk premium dapat menciptakan distorsi pasar karena komoditas yang seharusnya dikendalikan pemerintah justru dijual dengan harga lebih tinggi.

Amran mengatakan praktik tersebut berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap ketersediaan beras dan mengganggu upaya pemerintah menjaga pasokan pangan nasional secara berkelanjutan.

Ia menegaskan pemerintah telah bekerja keras meningkatkan produksi beras dalam negeri agar kebutuhan masyarakat terpenuhi serta stabilitas pangan tetap terjaga menghadapi tantangan global.

Menurut dia, gangguan terhadap distribusi beras dapat berdampak terhadap harga pasar, daya beli masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap program pangan pemerintah.

Ia meminta seluruh pihak menjaga tata kelola distribusi beras agar program SPHP benar-benar berjalan sesuai tujuan awal untuk menjaga pasokan dan harga pangan.

Amran menilai penindakan terhadap pelaku pengoplosan menjadi bagian penting dalam menjaga sistem pangan nasional agar tetap transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat.

Ia berharap proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan beras SPHP mampu memberikan efek jera serta mencegah munculnya praktik serupa yang merugikan konsumen.

Amran menegaskan pemerintah akan terus mengawal distribusi pangan strategis agar manfaat program stabilisasi harga benar-benar diterima masyarakat sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Mentan melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi dugaan praktik pengoplosan beras program SPHP menjadi beras premium di Jakarta Timur, guna menjaga tata niaga beras.

Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi sebanyak 600 ton.

Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang untuk menelusuri dugaan praktik serupa.

Di lokasi itu, ia menduga praktik pengoplosan di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang berlangsung dalam skala besar dengan volume yang berpotensi mencapai ribuan ton apabila dilakukan secara berulang setiap hari.

Imbas kasus itu, Amran mencopot pejabat Bapanas dan Perum Bulog menyusul dugaan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah memperkuat tata kelola distribusi pangan nasional.

“(Pejabat) Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Sebanyak delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas dicopot, sementara dua lainnya mendapat peringatan. Di sisi lain, ia mengatakan sembilan pelaku dari pihak swasta telah diproses hukum, dengan satu orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.