APBN Harus Lincah, Jangan Kalah Cepat dari Krisis

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan APBN fleksibel merespons situasi yang berkembang termasuk dalam pembiayaan sehingga merupakan APBN yang kredibel.

"Pembiayaan itu lalu buat apa? Pembiayaan yang kita tuntaskan itu adalah untuk belanja negara. Belanja negara yang tadi saya sampaikan, selalu kita rancang supaya belanja negara itu fleksibel merespons situasi yang berkembang," ujar Suahasil di Jakarta, Jumat (30/10).

​Menurut dia, situasi yang berkembang saat ini termasuk kondisi global, termasuk harga komoditas yang volatile, termasuk suku bunga yang sedang meningkat di berbagai negara.

"Jadi APBN memang harus fleksibel dalam konteks seperti itu. Dia adalah alat untuk menyejahterakan, untuk menumbuhkan, untuk melindungi masyarakat, namun dia harus tetap dipercaya bahwa akan bisa bekerja dengan baik," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan membentuk tim teknis gabungan untuk memetakan serta mengurasi solusi bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal.

Langkah strategis tersebut disepakati dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Tito mengungkapkan pemetaan awal fokus dilakukan terhadap daerah-daerah yang ruang gerak APBD-nya sangat terbatas akibat porsi belanja pegawai yang terlampau mendominasi, yakni mencapai rentang 40 hingga 50 persen dari total anggaran daerah.

Ia menilai kondisi tingginya beban belanja pegawai tersebut menghambat efektivitas pelaksana berbagai program pembangunan prioritas pemerintah pusat di tingkat daerah yang sebetulnya sangat banyak.

Guna mengatasi kendala struktur anggaran tersebut, kata dia, Kemendagri dan Kemenkeu menurunkan tim teknis yang melibatkan lintas direktorat jenderal untuk mengkaji opsi skema penyehatan keuangan daerah secara komprehensif.

Selain merumuskan mitigasi daerah yang mengalami keterbatasan fiskal, kedua kementerian juga menyelaraskan integrasi antara APBN dan APBD agar mampu memberikan intervensi nyata dan bertahap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah.

Upaya tersebut sebagai satu kesatuan dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat.

Sementara, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan alokasi insentif fiskal tersebut dirancang untuk memicu iklim kompetensi yang sehat antarkepala daerah dalam mencapai indikator-indikator pembangunan utama seperti pengendalian angka inflasi, pengentasan kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan realisasi belanja hingga penurunan angka pengangguran.

Ia mengatakan sebagai bentuk apresiasi sekaligus pendorong kinerja daerah, pemerintah pusat menyiapkan dana insentif daerah (DID) sementara sebesar Rp1 triliun yang telah ditetapkan dalam APBN.