Penuhi Kebutuhan Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial Rekrut Belasan Ribu SDM untuk Operasional

MAKASSAR – Kementerian Sosial merekrut sekitar 13.000 orang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia guna operasional Sekolah Rakyat yang dilakukan secara bertahap melalui rekrutmen terbuka untuk menjamin kualitas pengajaran dan pendampingan siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (29/10), menjelaskan bahwa saat ini jumlah tenaga Sekolah Rakyat yang terdiri atas guru, wali asrama, hingga wali asuh telah mencapai lebih dari 13.000 orang.

Meskipun tidak menjelaskan secara rinci, tetapi ia memastikan rekrutmen dibuka setiap tahun, khususnya bagi wali asuh dan wali asrama untuk kebutuhan Sekolah Rakyat yang ditargetkan 500 unit di seluruh Indonesia pada 2029.

"Kita semua kira-kira sudah ada sekitar 13.000 orang, mulai dari guru, wali asrama, wali asuh. Namun, setiap tahun kami akan seleksi ya. kebutuhan wali-wali ini menyesuaikan kelas, menyesuaikan sarana dan prasarananya yang ditargetkan pemerintah," kata dia.

Dia mengungkapkan pada awal berjalannya program, operasional di Sekolah Rakyat sempat memanfaatkan tenaga pendamping dari pilar-pilar sosial dan pendamping keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun, seiring berjalannya waktu, rekrutmen formasi resmi dilakukan secara terbuka dan transparan sebagaimana aparatur sipil negara berstatus PNS/PPPK.

"Untuk Sekolah Rakyat sementara memang menggunakan bantuan dari SDM Kementerian Sosial, apakah itu pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) atau pilar-pilar sosial yang lain. Namun, di luar itu kita lakukan seleksi. Ketika hasil seleksi selesai, SDM-nya sudah ada, maka yang diperbantukan di situ ditarik mundur," ujarnya.

Bahkan selain tenaga pendidik dan pengasuh, Mensos menyebutkan bahwa pemenuhan elemen pendukung lainnya seperti tenaga keamanan, juru masak, hingga petugas kebersihan juga terus dilengkapi secara bertahap demi memastikan seluruh fasilitas sekolah dapat berfungsi secara optimal.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini mengusung konsep pengentasan kemiskinan terpadu dengan mengintegrasikan berbagai layanan unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini telah beroperasi 182 titik Sekolah Rakyat baik rintisan maupun terintegrasi. Fasilitas ini menampung 44 ribu siswa jenjang SD, SMP, SMA yang didukung oleh belasan ribu guru, wali asrama dan wali asuh.

Sebanyak 100 Sekolah Rakyat di antaranya sudah memiliki gedung permanen, sebagai bagian dari target besar pembangunan 500 sekolah permanen hingga tahun 2029.