Lampu Kuning! Penciptaan Lapangan Kerja Memburuk

JAKARTA- Kondisi penciptaan lapangan kerja di Indonesia dinilai memburuk dalam enam bulan terakhir.

Hal itu terungkap dalam Survei Ahli Ekonomi Semester II-2026 yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Sebanyak 73% dari 63 ahli ekonomi yang menjadi responden memberikan penilaian negatif. Survei dilaksanakan pada 21 September hingga 13 Oktober 2026.

Sebanyak 30 ekonom atau 48% responden menilai penciptaan lapangan kerja lebih rendah dibanding enam bulan sebelumnya, dan 16 ekonom atau 25% bahkan menilai jauh lebih rendah.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa menilai hasil survei tersebut sangat sesuai kondisi riil di lapangan.

"Hasil survey ahli ekonomi tersebut menurut saya sinkron dengan salah satu keluhan utama masyarakat terkait minimnya penciptaan lapangan kerja," ujar Awan, Rabu (28/10).

Menurut dia, penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang kerap diklaim pemerintah tidak boleh membuat lengah.

"Meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun, tetapi angkanya masih cukup besar. Belum lagi tingkat pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran di Indonesia yang juga masih cukup tinggi," katanya.

Awan menyoroti masih maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor padat karya yang butuh perhatian serius.

"Terlebih masih terjadinya PHK di berbagai sektor padat karya memerlukan perhatian serius pemerintah," tegasnya.

Ia menilai pekerjaan rumah pemerintah ke depan adalah membalikkan arah industrialisasi.

"PR pemerintah ke depan adalah memperbanyak industri padat karya, bukan padat modal," tegasnya.

Menurutnya hilirisasi yang didorong selama ini memang menaikkan produk domestik bruto (PDB), tetapi serapan tenaga kerjanya minimal.

"Yang kita butuh sekarang adalah industri yang menyerap banyak orang," ujar Awan.

Dia mengingatkan Indonesia jangan terjebak pertumbuhan 5 persen tapi minim lapangan kerja atau jobless growth. Jika lapangan kerja tidak tercipta, daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, dan akhirnya pertumbuhan itu sendiri yang tergerus.

"Selama ini 97 persen lapangan kerja disediakan oleh UMKM. Oleh karena itu perlu terobosan program padat karya yang bertumpu pada peran utama UMKM,"ungkapnya.

Kualitas  Turun

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB Suhartoko, menyoroti kesenjangan antara proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif dengan kualitas penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% pada 2026. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bahkan menaikkan proyeksi menjadi 5,2%.

Menurut YB Suhartoko, penopang pertumbuhan tersebut adalah konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi motor penggerak utama, serta belanja pemerintah dan investasi melalui akselerasi program prioritas dan belanja modal.

Ia mencatat, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Indonesia mencapai Rp1.089.500 miliar pada kuartal II 2026, naik dari Rp1.037.700 miliar pada kuartal I 2026. "Melihat data ini seharusnya menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar," ujar Suhartoko

Namun, dirinya mempertanyakan bagaimana dengan struktur ketenagakerjaan saat ini.

Berdasarkan data per Mei 2026, pekerja penuh (≥35 jam per minggu) sebesar 98,98 juta orang. Sementara pekerja paruh waktu 38,42 juta orang dan setengah pengangguran 10,79 juta orang.

"Bagaimana dengan struktur ketenagakerjaan di Indonesia? Struktur ketenagakerjaan per Mei 2026, pekerja penuh 98,98 juta orang. Pekerja paruh waktu 38,42 juta orang. Setengah pengangguran 10,79 juta orang," katanya.

Menurutnya, besarnya jumlah pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran ditambah banyaknya tenaga kontrak di kelompok pekerja penuh waktu menunjukkan kualitas penyerapan kerja masih lemah.

"Besarnya pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran ditambah di pekerja penuh waktu banyak juga tenaga kontrak, maka memang benar kualitas penyerapan tenaga kerja harus ditingkatkan," tegas Suhartoko.