KKP Perkuat Ekonomi Kelautan dengan Fokus pada Kesejahteraan Nelayan

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning, Prof. Dr. Marihot Manullang, mengapresiasi capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai peningkatan produksi perikanan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pengawasan laut, dan konservasi mendukung penguatan ekonomi kelautan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menurut Marihot, produksi perikanan nasional pada 2025 mencapai 26,25 juta ton, meningkat 11,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja tersebut berlanjut hingga September 2026 dengan produksi mencapai 19,89 juta ton atau tumbuh 3,44 persen secara tahunan.

“Peningkatan produksi perikanan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan dan perlindungan sumber daya laut,” ujar Marihot kepada media, Selasa (27/10) lalu. Menurut dia, pembangunan sektor kelautan harus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat pesisir, bukan sekadar mengejar peningkatan angka produksi. Ia menambahkan, peningkatan produksi perikanan membuka peluang untuk memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan industri pengolahan, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia. Karena itu, penguatan industri hilir, perluasan akses pasar, dan peningkatan nilai tambah perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan perikanan nasional.

Marihot juga menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Program tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir melalui dukungan sarana, distribusi, dan pemasaran hasil tangkapan nelayan.

Di KNMP Tongke-Tongke, pendapatan nelayan dilaporkan meningkat 75 persen menjadi sekitar Rp7 juta per bulan. Sementara itu, harga ikan dilaporkan naik 50 persen menjadi sekitar Rp45 ribu per kilogram.

Menurut Marihot, perkembangan tersebut menjadi indikator penting untuk mengevaluasi dampak program terhadap perekonomian masyarakat pesisir. Ia berharap pengembangan KNMP diperluas secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan nelayan, ketersediaan infrastruktur, akses distribusi, dan kondisi masing-masing daerah.

“Kenaikan pendapatan nelayan merupakan perkembangan yang patut diapresiasi,” kata dia.

Ia pun menilai program tersebut perlu diperkuat agar peningkatan nilai jual hasil tangkapan turut mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan pengembangan usaha nelayan.

Dari sisi ekonomi makro, produk domestik bruto sektor perikanan pada triwulan II 2026 dilaporkan tumbuh 6,86 persen secara tahunan. Adapun nilai ekspor perikanan pada 2025 mencapai 6,27 miliar dolar AS, meningkat 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hingga Agustus 2026, nilai ekspor perikanan tercatat sebesar 4,23 miliar dollar AS, tumbuh 6,02 persen secara tahunan. Marihot menilai perkembangan tersebut perlu didukung peningkatan kualitas produk, standar keamanan pangan, penguatan industri pengolahan, dan perluasan pasar internasional.

“Peningkatan ekspor dan pertumbuhan sektor perikanan merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal,” ujar dia.

Menurut dia, Indonesia memiliki sumber daya kelautan besar yang dapat mendukung peningkatan daya saing nasional melalui pengembangan industri hilir dan produk bernilai tambah.

Di bidang pengawasan, KKP melaporkan penindakan terhadap 502 kapal pelaku penangkapan ikan ilegal sepanjang 2025–2026. Upaya tersebut disebut menyelamatkan potensi nilai sumber daya sebesar Rp12,71 triliun serta melindungi kekayaan laut Indonesia.

KKP juga menggagalkan penyelundupan 3,377 juta ekor benih bening lobster dan 1,2 ton ikan napoleon. Secara keseluruhan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilaporkan menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp16,03 triliun.

Marihot menilai pengawasan dan penegakan hukum penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus melindungi kepentingan ekonomi nasional. Ia menegaskan, kekayaan laut perlu dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan negara dan masyarakat.

Selain peningkatan produksi dan pengawasan, Marihot menekankan pentingnya konservasi laut dalam pembangunan ekonomi biru. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kelautan harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem untuk menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Hingga Oktober 2026, luas kawasan konservasi laut Indonesia dilaporkan mencapai 31,6 juta hektare, melampaui target tahun ini sebesar 30,7 juta hektare. KKP juga melaksanakan restorasi mangrove di lahan tambak tidak produktif seluas 2.333,28 hektare di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang.

“Laut yang sehat merupakan fondasi bagi keberlanjutan perikanan, pendapatan masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan nasional,” ujar dia.

Karena itu, program konservasi dan pemulihan ekosistem perlu berjalan beriringan dengan pengembangan usaha perikanan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Marihot berharap KKP terus memperkuat pelaksanaan program prioritas, termasuk target pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029. Ia menilai keberlanjutan program perlu didukung evaluasi berkala, peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kelembagaan nelayan, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar.

Ia juga mengingatkan bahwa biaya operasional melaut, keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kesejahteraan antardaerah, dan perubahan iklim masih menjadi tantangan. Menurut dia, tantangan tersebut membutuhkan penanganan konsisten agar pembangunan kelautan dan perikanan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

“Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan nelayan, menguatnya industri nasional, dan terjaganya sumber daya laut,” kata dia seraya berharap pengembangan sektor kelautan terus membuka peluang ekonomi lebih luas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. ils/I-1