Indonesia-ILO Tandatangani Deklarasi Program Pekerjaan Layak Nasional 2026-2030
Kamis, 29 Okt 2026, 09:50 WIBJAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) menandatangani Deklarasi Bersama Indonesia Decent Work Country Programme (DWCP) 2026–2030.
Adapun DWCP atau Program Pekerjaan Layak Nasional ini memasuki periode keempat.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. menegaskan, DWCP merupakan komitmen bersama yang dimiliki secara nasional, bukan sekadar program milik ILO.
Menaker menyebut skala tantangan ketenagakerjaan Indonesia sangat besar. Jumlah angkatan kerja mencapai 155 juta orang, dan sekitar 60 persen di antaranya masih bekerja di sektor informal.
"Arah kebijakan ketenagakerjaan nasional tak cukup hanya berorientasi pada banyaknya lapangan kerja. Kita membutuhkan pekerjaan yang produktif, formal, terlindungi, dan berpenghasilan layak," ujar Yassierli.
Menurut Yassierli, Indonesia sedang bertransformasi di tengah digitalisasi, kecerdasan artifisial (AI), transisi hijau, perubahan demografi, dan dinamika ekonomi global. Pada saat yang sama, tingginya informalitas, ketidaksesuaian keterampilan, ketimpangan akses kerja, dan kesenjangan pelindungan sosial belum terselesaikan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DWCP 2026–2030 memuat tiga agenda utama, yaitu penguatan dialog sosial yang transformatif dan terlembaga; penciptaan kesempatan kerja dan kewirausahaan yang produktif serta inklusif; dan penguatan pelindungan sosial yang universal dan adaptif.
Menaker menekankan, penandatanganan ini merupakan awal dari kerja lima tahun ke depan. Kemnaker berkomitmen bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, Apindo, serikat pekerja, dan ILO agar program ini memberi dampak nyata.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menyatakan, digitalisasi, AI, dan transisi hijau membuka peluang besar bagi produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Ia mengingatkan bahwa indikator keberhasilan utamanya adalah inklusivitas.
“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi pekerjaan yang lebih baik dan lebih inklusif," kata Simrin Singh.
Redaktur: Lili Lestari
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
23 Tahun Mengabdi, Ronaldo Gantung Sepatu! Portugal Siapkan Penghormatan Raksasa
-
Gerakan Pangan Murah Hadir untuk Masyarakat Semarang
-
Waspada! Kemnaker Minta Pekerja Hati-hati Penipuan BSU 2026
-
Skandal CEO Nvidia Memicu Ketegangan Baru Beijing dan Washington
-
Kementerian PU Dukung Penanganan Darurat Longsor di Pejaten, Jakarta Selatan
-
Menteri PPPA Ajak Masyarakat Empati Sikapi Pembunuhan Ibu-Anak Madiun
-
Kemnaker Buka Pendaftaran Mitra MagangHub 2026
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.