Tak Mau Karya Kreator Dicuri, Kemenekraf Lirik Blockchain untuk Lindungi Hak Cipta
Minggu, 22 Nov 2026, 08:20 WIBJAKARTA – Maraknya pencurian dan penggunaan karya tanpa izin menjadi tantangan serius bagi para kreator di era digital. Menjawab persoalan tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mulai melirik teknologi blockchain sebagai salah satu solusi untuk memperkuat perlindungan hak cipta.
Kementerian Ekonomi Kreatif mengkaji pemanfaatan teknologi blockchain untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) sekaligus meningkatkan nilai ekonomi karya para pelaku industri kreatif.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif perlu sinergi antara pemerintah dan dunia akademik untuk memastikan pengembangan didukung oleh pengetahuan, riset, dan data yang kuat agar sesuai dengan kebutuhan industri, khususnya dalam aspek perlindungan karya.
“Hasil penelitian dan disertasi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan kebijakan serta strategi pengembangan ekonomi kreatif yang tepat sasaran,” ujar Riefky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Blockchain adalah teknologi buku besar digital terdesentralisasi yang menyimpan data atau catatan transaksi.
Hal tersebut disampaikan Riefky saat menghadiri sidang terbuka promosi doktor Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif Dessy Ruhati dalam disertasinya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Blockchain: Solusi Inovatif untuk Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Smart Government di Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif”.
Dalam sidang disertasi yang dilakukan di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dessy mengkaji pemanfaatan blockchain untuk memperkuat tata kelola KI dan pemerintahan digital.
Menurut Dessy, blockchain dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pencatatan karya, memberikan kepastian perlindungan KI, serta memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem ekonomi kreatif.
Namun, pemanfaatan teknologi tersebut dalam tata kelola pemerintahan di sektor ekonomi kreatif saat ini masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pengelolaan KI.
Karena itu, penelitian tersebut merekomendasikan penerapan model Government Technology (GovTech) yang mengintegrasikan teknologi, kebijakan, kelembagaan, dan layanan publik.
Dessy juga mengusulkan tiga langkah untuk mempercepat implementasi blockchain, yakni membangun kerangka regulasi dan tata kelola yang adaptif, mengembangkan proyek percontohan untuk pengelolaan KI, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan literasi teknologi.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi perlu disertai kesiapan regulasi dan kolaborasi antarlembaga agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kreator.
“Teknologi bukanlah tujuan, melainkan instrumen. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan tata kelola yang mampu memberikan kepastian perlindungan, membangun kepercayaan, meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual serta memastikan bahwa karya dan kreativitas anak bangsa memperoleh penghargaan dan manfaat ekonomi yang semestinya,” demikian kata Dessy.
- Hak Cipta
- digital kreator
- Kemenekraf
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Marcellus Widiarto
Berita Terkait:
-
Festival Merah Muda Mau Menghayati Kembali Komitmen Sumpah Pemuda
-
Perkuat Potensi Ekonomi, Kemenekraf Bahas Rencana Indonesia Tuan Rumah Year of Creativity 2027
-
Antisipasi Bencana, Pemkot Tangerang Libatkan 56 Ribu Anggota Satlinmas
-
Slank Sapa Fans di Kota Lahirnya Lagu "Kirim Aku Bunga", Bimbim Terpukau Perubahan Drastis Banyuwangi
-
Siap-Siap, 1.800 Penggilingan Beras Bakal Diuji Ketat Bulog Mulai Awal Tahun
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.