Gunungkidul Jadi Pionir Nasional Program PPKH

GUNUNGKIDUL, — Kabupaten Gunungkidul menjadi pionir nasional pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PPKH), sebuah model yang mengintegrasikan berbagai sektor dalam menangani persoalan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga lembaga di tingkat desa dengan intervensi mulai dari kesehatan, pendidikan, keluarga, hingga ketahanan sosial.

PPKH diluncurkan bersamaan dengan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) PPKH di Auditorium Taman Budaya Gunungkidul, Rabu (28/10/2026). Gunungkidul ditetapkan sebagai pilot project dengan model koordinasi lintas sektor yang direncanakan dapat direplikasi di daerah lain.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pembentukan Satgas PPKH berawal dari perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan kesehatan jiwa, termasuk munculnya kasus bunuh diri. Saat tercatat lima kasus, Pemkab Gunungkidul berkonsultasi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Atas arahan Gubernur DIY, Pemkab Gunungkidul kemudian bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) beserta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

“Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Menko PMK merespons cepat dengan mengutus Deputi dan Asisten Deputi (Asdep) untuk turun langsung ke lapangan dalam waktu seminggu hingga dibentuknya Satgas PPKH.” ungkap Bupati Endah.

Operasional Satgas PPKH dipimpin Asisten Sekretaris Daerah 2 Gunungkidul Chairul Agus Mantara. Satgas bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program sekaligus membangun komunikasi dengan kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi yang terlibat.

Sedikitnya sembilan kementerian dan lembaga dilibatkan dalam PPKH, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, serta LPDP.

Kolaborasi juga dilakukan dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui keterlibatan enam fakultas. Salah satunya Fakultas Pertanian yang diarahkan untuk terjun dalam kegiatan masyarakat guna memperkuat ketahanan sosial dan harapan hidup warga.

“Selain instansi pemerintah, akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) juga dilibatkan secara aktif melalui kerja sama dengan enam dekan di UGM. Salah satunya adalah Fakultas Pertanian UGM yang bakal turun langsung mengintervensi kegiatan kemasyarakatan guna meningkatkan ketahanan sosial dan harapan hidup warga.” ujar Bupati.

Di sektor pendidikan, intervensi Kemenko PMK telah menyasar 172 satuan pendidikan di Gunungkidul melalui pengerjaan fisik maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang masih berjalan.

Sektor kesehatan menjadi bagian lain dari pendekatan PPKH. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI dr. Maria Endang Sumiwi menjelaskan, sebanyak 12 hingga 16 psikolog klinis diterjunkan dan ditugaskan di puskesmas di Kabupaten Gunungkidul untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa.

Intervensi di tingkat masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan olahraga di desa untuk membangun semangat positif dan resiliensi. Program lainnya meliputi edukasi positive parenting, pelatihan pertolongan pertama pada luka psikologis atau psychological first aid, serta peningkatan kemampuan deteksi dini masalah kesehatan jiwa.

PPKH turut menggerakkan Posyandu, PKK, dan puskesmas pembantu (pustu). Pertemuan berkala di tingkat pustu disiapkan bagi keluarga yang mendampingi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) maupun penderita penyakit kronis sebagai bagian dari penguatan dukungan sosial.

Maria menilai penyelesaian persoalan kesehatan jiwa tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Berbagai persoalan yang bermuara pada kondisi kesehatan membutuhkan intervensi lintas sektor sekaligus kepemimpinan pemerintah daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Prof. Dr. dr. Sukadiono, M.M. mengatakan PPKH merupakan revitalisasi dari langkah yang sebelumnya telah dirintis Pemkab Gunungkidul.

“Sebagai pionir, model koordinasi lintas sektor dan ekosistem pendukung yang dibangun di Gunungkidul ini rencananya akan direplikasi di berbagai kabupaten/kota lain di Indonesia yang menghadapi permasalahan serupa.” ujarnya.