Sekjen PBB Dorong Peningkatan Peran Perempuan dalam Perundingan Perdamaian

NEW YORK — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mendesak pemerintah meningkatkan partisipasi perempuan dalam perundingan perdamaian. Ia juga meminta pemulihan pendanaan bagi organisasi yang dipimpin perempuan serta pertanggungjawaban atas kekerasan berbasis gender.

Seruan tersebut disampaikan Guterres dalam pertemuan terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan. Ia memperingatkan bahwa ketidaksetaraan gender masih menghambat upaya perdamaian di berbagai wilayah, meskipun terdapat komitmen internasional untuk meningkatkan keterlibatan perempuan.

Melansir dari Anadolu, Rabu (28/10), Guterres merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 yang disahkan pada 2000. Resolusi tersebut mengakui pentingnya peran perempuan dalam pencegahan konflik, penyelesaian konflik, dan pembangunan perdamaian.

Namun, Guterres menilai pelaksanaan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan masih belum diikuti tindakan yang memadai. Ia memperingatkan bahwa perempuan dan anak perempuan semakin rentan terhadap konflik bersenjata, kekerasan seksual, pengungsian, serta pembatasan hak-hak dasar.

PBB mencatat lebih dari 9.700 kasus kekerasan seksual terkait konflik yang telah diverifikasi pada 2025. Sementara itu, jumlah kasus sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.

Selain itu, perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko akibat penggunaan senjata peledak di wilayah padat penduduk. Guterres juga menyoroti meningkatnya angka kematian ibu di wilayah krisis dan terganggunya pendidikan anak perempuan.

Guterres juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pemimpin perempuan, jurnalis, dan pembela HAM. Guterres mengatakan perempuan masih banyak dikecualikan dari perundingan perdamaian formal.

Padahal, partisipasi perempuan secara bermakna dapat memperkuat kesepakatan perdamaian dan meningkatkan peluang tercapainya stabilitas jangka panjang. Ia menyebut perempuan hanya mencakup lima persen dari seluruh perunding dalam 57 proses perdamaian pada 2025.

Pada 2025, kurang dari seperlima kesepakatan perdamaian yang dicapai mencantumkan rujukan mengenai perempuan, anak perempuan, gender, atau kekerasan seksual. Guterres mendesak pemerintah menetapkan target dan kuota yang mengikat guna memastikan keterwakilan perempuan dalam perundingan perdamaian.

Ia juga menguraikan tiga prioritas mendesak, yakni meningkatkan keterwakilan perempuan dalam perundingan dan menambah pendanaan bagi organisasi perempuan di wilayah konflik. Prioritas terakhir adalah menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Guterres mendesak pihak berwenang menghapus pembatasan terhadap pekerja kemanusiaan perempuan dan memperkuat perlindungan bagi mereka yang menyalurkan bantuan. Ia juga menyerukan penguatan undang-undang nasional untuk menangani kekerasan berbasis gender dan peningkatan keamanan ekonomi perempuan.

Guterres turut menekankan pentingnya pengumpulan data terkait gender yang lebih baik untuk mendukung kebijakan dan upaya perlindungan perempuan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kesetaraan gender membutuhkan komitmen yang diwujudkan melalui tindakan nyata. ils/I-1