Kebebasan Berekspresi di Pemilu Brasil Dipertaruhkan, Pakar PBB Desak Meta Bertindak

JAKARTA - Para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Meta, perusahaan teknologi multinasional Amerika, untuk menjamin kebebasan berekspresi selama pemilihan umum di Brasil, menyusul laporan pembatasan terhadap ekspresi politik yang sah di platform milik perusahaan tersebut.

Menurut pernyataan tertulis Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Rabu, laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran soal kebebasan berekspresi, berserikat, partisipasi politik, dan perlakuan setara terhadap sudut pandang politik.

“Platform daring merupakan aktor kunci dalam debat demokratis. Mencegah seseorang berbicara atau menjangkau audiens tanpa penjelasan akan memengaruhi siapa yang suaranya didengar,” kata para pakar.

Para pakar itu menyebutkan bahwa laporan pemantauan mencatat ribuan akun dan unggahan ditangguhkan, visibilitasnya diturunkan, atau penyebarannya dibatasi, termasuk dari para jurnalis, pembela HAM, aktor masyarakat sipil, dan pembuat konten.

Pengamat pemilu internasional sebelumnya menyoroti sejumlah insiden, antara lain gangguan sementara pada akun kampanye salah satu kandidat, pembatasan unggahan Instagram, serta perbedaan perlakuan antarpartai dalam pembuatan gambar AI, pencarian saluran WhatsApp, dan fitur Stories.

“Jika ekspresi politik tampak dibatasi secara tidak proporsional, platform wajib memberikan penjelasan, menangani dampak yang tidak setara tersebut, serta menyediakan langkah pemulihan yang efektif,” katanya.

Para pakar memperingatkan bahwa pembatasan semacam itu dapat memengaruhi akses terhadap informasi, kebebasan berkumpul secara damai, dan kebebasan berserikat. Hal itu dapat mencederai proses pemilihan umum jika kebebasan-kebebasan mendasar tidak dihormati di sepanjang tahapan pemilu.

Mereka menekankan bahwa dalam pemilu, keterlambatan dalam memberikan pemulihan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki, sehingga kebebasan berekspresi dan integritas informasi harus berjalan beriringan.

Para pakar juga menegaskan bahwa perusahaan teknologi wajib mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi dampak negatif terhadap HAM sesuai Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, termasuk dalam tata kelola platform serta moderasi konten.

“Demokrasi serta pemilihan umum yang bebas dan adil bergantung pada platform yang independen dan konsisten, serta lingkungan yang terbuka dan pluralistik, di mana masyarakat dapat mengakses informasi, mengawasi pihak-pihak yang mengejar kekuasaan, bertukar pandangan, dan berorganisasi tanpa campur tangan yang sewenang-wenang,” tegas para pakar tersebut.

Sementara itu, Anadolu melaporkan bahwa Meta membantah telah memihak secara politik kepada kandidat presiden Brasil, Flavio Bolsonaro.

Surat kabar Brasil, Folha de S.Paulo, melaporkan bahwa sejumlah karyawan Meta mengakui adanya pembatasan yang menghambat akun Instagram Lula, sementara platform tersebut justru merekomendasikan profil dan saluran WhatsApp milik Bolsonaro.

Meta menyatakan bahwa masalah teknis tersebut sudah diketahui publik, dan diskusi internal yang dimaksud hanya membahas tingkat keparahan masalah teknis itu, bukan mengenai intervensi politik.

"Segala anggapan bahwa Meta memihak salah satu pihak adalah tidak benar," tegas perusahaan tersebut, seraya menambahkan bahwa aturan mereka berlaku sama bagi semua kandidat.