Menko PM Minta agar Anggaran Pemberdayaan Tak Lagi Jadi Anak Tiri APBN

JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, meminta program pemberdayaan menjadi bagian utama dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, anggaran pemberdayaan selama ini masih sering ditempatkan sebagai bagian yang kurang diprioritaskan.

Muhaimin menyampaikan hal tersebut usai menghadiri acara Mandaya Awards 2026 di Jakarta. Ia menilai pemberdayaan perlu menjadi bagian dari arus utama kebijakan anggaran pemerintah.

“Jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan. Karena anggaran pemberdayaan itu biasanya di-anak tiri-kan,” ujar Muhaimin saat ditemui pada doorstop acara Mandaya Awards 2026, Selasa (27/10).

Ia meminta kementerian dan lembaga yang mengelola APBN memberikan perhatian lebih besar terhadap program pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, pemberdayaan perlu menjadi bagian utama dalam setiap pengeluaran anggaran negara.

“Tapi menjadi anak utama, arus utama APBN kita harus pemberdayaan. Itu harus kita lakukan memang transisional, butuh waktu,” kata dia.

Muhaimin mencontohkan program Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai salah satu bentuk pemberdayaan berbasis APBN. Menurutnya, program tersebut mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus membangun ekosistem ekonomi dalam waktu relatif cepat.

“Yang APBN yang terbaik adalah BGN. Membangun ekosistem ekonomi dalam waktu yang sangat cepat,” ucap Muhaimin.

Ia menyebut sekitar 1,3 juta warga miskin telah terserap sebagai tenaga kerja melalui program BGN. Selain itu, 148 ribu pelaku ekonomi baru disebut masuk dalam mata rantai pasok program tersebut.

Muhaimin mengatakan, pendekatan pemberdayaan juga perlu diterapkan secara terintegrasi melalui berbagai kementerian dan lembaga. Menurut dia, pemerintah tidak boleh menjalankan program pemberdayaan secara sektoral tanpa koordinasi.

“Tidak ada lagi ekosektoral menggunakan APBN masing-masing tanpa ada satu koordinasi pemberdayaan. Kita berharap mengentaskan kemiskinan itu bisa dilakukan secara terintegrasi, tergraduasi, dan tentu mandiri,” kata dia.

Ia menjelaskan pemberdayaan harus mendorong masyarakat miskin beralih dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi. Setelah masuk dalam kegiatan usaha, mereka perlu mendapat akses permodalan, bahan baku, teknologi, dan pemasaran.

Muhaimin juga menilai kolaborasi dengan pihak swasta perlu diperkuat dalam menjalankan program pemberdayaan. Salah satu hal yang penting adalah penggunaan data yang sama agar program dapat berjalan lebih efektif.

Selain APBN dan swasta, ia menyebut inisiatif masyarakat juga merupakan salah satu hal yang krusial dalam pemberdayaan. Pesantren menjadi salah satu contoh karena telah lama memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat miskin. ils/I-1