Andy Burnham Ingin Inggris Kembali ke Uni Eropa, tetapi Serahkan Keputusan kepada Publik

LONDON – Perdana Menteri Andy Burnham menyatakan keinginannya agar Inggris suatu hari kembali bergabung dengan Uni Eropa. Namun, tokoh Partai Buruh itu menegaskan keputusan tersebut harus berada di tangan rakyat Inggris, bukan ditentukan berdasarkan ambisi atau pandangan pribadinya.

Pernyataan itu disampaikan Burnham saat diwawancarai Susanna Reid dan Richard Madeley dalam acara Good Morning Britain di ITV, Senin (26/10). Ia sekaligus menepis anggapan bahwa dirinya berambisi menjadi perdana menteri yang membawa Inggris kembali ke Uni Eropa.

“Sejujurnya, tidak,” kata Burnham ketika ditanya apakah dirinya merasa ditakdirkan menjadi perdana menteri yang akan membawa Inggris kembali ke blok tersebut.

Dari The Guardian, ia mengatakan pendekatan yang ingin ditempuhnya adalah bersikap pragmatis, terutama dalam menilai apakah perubahan hubungan dengan Uni Eropa dapat memperbaiki perekonomian Inggris.

“Bisakah saya membuatnya berjalan lebih baik? Bisakah saya menambah pertumbuhan ekonomi Inggris?” ujarnya.

Ketika ditanya secara langsung apakah dirinya ingin Inggris kembali menjadi anggota Uni Eropa, Burnham mengakui keinginan tersebut telah lama dimilikinya.

“Saya akan jujur, sepanjang hidup saya, saya ingin melihat hal itu terjadi. Tetapi saya tidak akan mendahului publik. Saya tidak akan mendikte berdasarkan pendapat saya sendiri. Anda harus memastikan bahwa publik Inggris adalah bosnya di sini,” katanya.

Ingin Perdebatan Brexit Menyatukan Masyarakat

Burnham juga menolak anggapan bahwa pembahasan ulang hubungan Inggris dengan Uni Eropa berarti membuka kembali perpecahan akibat Brexit.

Menurut dia, pembicaraan yang lebih praktis mengenai hubungan kedua pihak justru berpotensi mempertemukan masyarakat yang sebelumnya memiliki pilihan politik berbeda.

“Dengan membicarakannya secara lebih praktis, dengan bersikap jujur tentang hal itu, ini dapat mulai menyatukan orang-orang yang memilih dengan cara berbeda,” ujar Burnham.

Ia menilai perpecahan yang berlangsung selama satu dekade terakhir perlu diakhiri. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan sejumlah pilihan yang tersedia agar Inggris dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan Eropa.

Burnham sebelumnya juga menyampaikan pandangan serupa dalam konferensi Partai Buruh. Ia menilai hubungan pasca-Brexit yang berlaku saat ini tidak berjalan sebagaimana diharapkan sehingga perlu ditinjau kembali.

Perdebatan tersebut kembali mencuat setelah Perdana Menteri menyatakan kesediaannya mempertimbangkan usulan terkait penerimaan aturan pergerakan bebas Uni Eropa menjelang pemilihan berikutnya. Wacana itu memicu kritik dari sejumlah pihak, termasuk kalangan oposisi dan sebagian anggota parlemen Partai Buruh.

Namun, Burnham menegaskan bahwa meninjau ulang kesepakatan Brexit tidak otomatis berarti pemerintah akan membawa Inggris kembali menjadi anggota Uni Eropa.

Ia juga menolak gagasan untuk memulai proses bergabung kembali sebelum pemilihan umum berikutnya.

Tolak Pemilu Dini

Dalam wawancara yang sama, Burnham turut menepis spekulasi mengenai kemungkinan pemilihan umum lebih awal.

“Saya sudah mengesampingkan kemungkinan itu,” katanya ketika ditanya apakah dirinya sedang mempersiapkan pemilu dini.

Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak menginginkan perselisihan politik berkepanjangan dan berharap pemerintah segera menyelesaikan pekerjaannya.

“Tidak akan ada pemilu dalam waktu dekat. Sebaiknya orang-orang melupakan saja hal itu,” ujarnya.

Spekulasi pemilu dini muncul setelah dua jajak pendapat yang dirilis selama akhir pekan menunjukkan Partai Buruh unggul delapan poin. Survei Ipsos mencatat dukungan terhadap Partai Buruh sebesar 32 persen, sedangkan survei Opinium menempatkannya pada angka 30 persen.

Meski demikian, rata-rata jajak pendapat Politico yang dikutip The Guardian menunjukkan selisih dukungan antara Partai Buruh dan Reform UK lebih kecil, yakni sekitar empat poin. Angka tersebut belum memasukkan hasil terbaru dari kedua survei itu.

Perdebatan Kebijakan Sosial dan Imigrasi

Selain Brexit, Burnham juga menanggapi rencana pemerintah mengenai kesejahteraan sosial dan kebijakan imigrasi.

Ia menolak usulan pemangkasan besar-besaran belanja kesejahteraan yang disuarakan Partai Konservatif dan Reform UK. Kedua partai tersebut mengusulkan pengurangan pengeluaran masing-masing sebesar 36 miliar poundsterling dan 40 miliar poundsterling per tahun.

Menurut Burnham, pemotongan tanpa dukungan yang memadai justru berisiko menambah masalah sosial dan biaya pemerintah dalam jangka panjang.

Ia mendukung pendekatan yang memberikan bantuan lebih tepat kepada anak muda agar mereka dapat bekerja, sekalipun langkah itu membutuhkan pengeluaran lebih besar pada tahap awal.

Burnham juga mendukung prinsip usulan Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood yang menjadikan izin tinggal permanen sebagai sesuatu yang harus diperoleh melalui persyaratan tertentu, bukan diberikan secara otomatis.

Dalam rencana yang diumumkan sebelumnya, sebagian besar pekerja migran harus menunggu 10 tahun untuk mengajukan izin tinggal permanen, dibandingkan lima tahun dalam ketentuan yang berlaku saat itu. Pekerja perawatan bahkan diproyeksikan harus menunggu 15 tahun.

Meski mendukung prinsip tersebut, Burnham tidak memastikan apakah ketentuan 15 tahun akan dipertahankan. Ia mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan hasil konsultasi sebelum mengumumkan keputusan final.