Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Perda Pajak & Retribusi Dirombak Total, Pemprov Jateng dan DPRD Sepakati Aturan Baru

17 Senin, 26 Okt 2026, 18:15 WIB | Oleh:
Perda Pajak & Retribusi Dirombak Total, Pemprov Jateng dan DPRD Sepakati Aturan Baru Perda Pajak & Retribusi Dirombak Total, Pemprov Jateng dan DPRD Sepakati Aturan Baru Doc: ANTARA/HO-Pemprov Jateng
Ket. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, Senin (26/10).

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD setempat menyepakati perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna di Gedung Berlian Semarang. 

Kesepakatan perubahan perda itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, Senin (26/10)

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan bahwa perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Termasuk, perubahan nomenklatur, penggabungan, pemisahan, hingga penambahan unit pelayanan baru," katanya.

Salah satu penyesuaian tersebut berkaitan dengan keberadaan rumah sakit mata di Kabupaten Sukoharjo yang membutuhkan kepastian hukum dalam penerapan retribusi daerah.

"Kita membutuhkan kepastian hukum terkait retribusi pendapatan daerah. Alhamdulillah, hari ini sudah disahkan," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Menurut dia, penyesuaian Perda Nomor 12 Tahun 2023 menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pemungutan pajak dan retribusi daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setelah penetapan perda tersebut, Pemprov Jateng akan menindaklanjutinya dengan menyusun peraturan gubernur (pergub) sebagai pedoman pelaksanaan teknis.

"Selanjutnya, kita akan membuat peraturan gubernurnya dan aturan pelaksanaannya supaya pendapatan-pendapatan kita ke depan benar-benar sesuai dengan ketentuan produk-produk hukum, baik undang-undang maupun perda yang sudah kita sepakati," katanya.

Terkait potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menjelaskan bahwa penetapan perda tersebut belum dapat langsung diterjemahkan menjadi persentase kenaikan pendapatan.

Sebab, kata dia, pengaturan lebih terperinci mengenai besaran tarif masih akan ditindaklanjuti melalui peraturan gubernur.

Dalam rapat itu, juga dilakukan serta pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Diharapkan, perubahan regulasi pajak dan retribusi serta pencabutan perda sumbangan pihak ketiga dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung pelayanan publik yang lebih efektif.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Ekonomi
Misi Dagang Jatim-Jabar Rau...
Daerah
Hujan Deras, 4 Wilayah di K...

Festival pendidikan di Bali

1 jam lalu | Wahyu AP

Daerah
Festival pendidikan di Bali
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Kebanggaan Warga Kebumen, Genteng Sokka Terkenal di Belanda

Kebanggaan Warga Kebumen, Genteng Sokka Terkenal di Belanda

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +