Pariwisata Tak Cukup Kejar Kunjungan, Manfaat Ekonomi Harus Dirasakan Warga

Jakarta - Lembaga Kajian dan Studi Kebijakan Publik (Lanskap) Bali menilai pengembangan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal menjadi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Direktur Lanskap Bali I Wayan Agus Pebriana mengatakan keberhasilan pariwisata ke depan tidak cukup diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kualitas pengalaman wisata, lama tinggal, serta manfaat ekonomi yang diterima masyarakat setempat.

"Pertumbuhan pariwisata nasional tidak bisa lagi diukur dari berapa banyak orang datang, tapi dari seberapa lama mereka tinggal, seberapa dalam mereka menghargai budaya, dan seberapa besar manfaatnya kembali ke masyarakat lokal," kata Wayan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (25/10).

Wayan menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk "Refleksi Dua Tahun Asta Cita: Menggali Visi Pariwisata Berkelanjutan dan Berbasis Budaya" yang diselenggarakan Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Bali di Denpasar, Bali.

Menurut dia, pariwisata berbasis budaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan tradisi daerah. Pengembangan destinasi juga perlu diperluas ke berbagai wilayah Indonesia agar peluang usaha dan manfaat ekonomi pariwisata tidak terkonsentrasi di Bali.

"Bali lestari adalah kunci, tapi (pengembangan pariwisata) Indonesia tidak boleh hanya Bali saja," ujarnya.

Ia menambahkan, kekayaan alam dan budaya di berbagai daerah dapat menjadi modal untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, aktivis pemuda Hindu I Kadek Nova Semadi menilai pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal dapat memperkuat perekonomian tanpa mengesampingkan identitas budaya daerah.

Menurut Nova, Bali memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari wisata spiritual, perkebunan, budaya hingga edukasi.

"Potensi wisata spiritual, perkebunan, budaya, dan edukasi dapat dikembangkan untuk memperluas kesempatan ekonomi sekaligus memperkenalkan keragaman Bali," katanya.

Pengembangan pariwisata berbasis lokal dinilai sejalan dengan agenda Asta Cita, terutama pembangunan dari desa, penguatan kewirausahaan, peningkatan nilai tambah ekonomi, serta pemerataan pembangunan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan desa wisata, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat agar berperan lebih besar dalam rantai ekonomi pariwisata.

Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, desa adat, pelaku usaha, komunitas budaya, perguruan tinggi, serta masyarakat juga diperlukan agar pengembangan destinasi memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga warisan budaya dan lingkungan.

Kementerian Pariwisata dalam laporan capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026 mencatat kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta pada 2025, meningkat 10,80 persen dibandingkan 2024.

Tren pertumbuhan berlanjut hingga Agustus 2026, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10,58 juta atau tumbuh 5,38 persen secara tahunan. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 842,15 juta pada Januari hingga Agustus 2026, meningkat 4,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kementerian Pariwisata juga mencatat lebih dari 6.300 desa wisata terdaftar dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) hingga September 2026. Berdasarkan pemantauan terhadap 66 desa wisata, pendapatan desa dari kegiatan pariwisata meningkat 29,62 persen, dari Rp46,05 miliar pada 2024 menjadi Rp59,70 miliar pada 2025.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebelumnya menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Selain pariwisata berbasis budaya dan desa, pengembangan wisata perkotaan atau urban tourism juga dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

"Urban Tourism"

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta kota-kota di Indonesia mengoptimalkan potensi wisata perkotaan, mengingat tidak semua daerah memiliki bentang alam yang dapat diandalkan sebagai daya tarik utama pariwisata.

Chusnunia mengatakan wisata perkotaan mulai berkembang sebagai salah satu motor alternatif perekonomian daerah.

Menurut dia, urban tourism mencakup beragam aktivitas, seperti wisata sejarah, budaya, belanja, kuliner, seni, hingga kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE).

"Urban tourism dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional," kata Chusnunia.

Ia menilai pengembangan wisata perkotaan membutuhkan perencanaan terpadu, termasuk keterlibatan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan dan penguatan sinergi antardaerah.

Chusnunia mencontohkan Bandar Lampung dan Metro di Provinsi Lampung yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata perkotaan melalui kekayaan sejarah, warisan budaya, dan kuliner.

"Seperti di daerah asal saya Lampung, Kota Bandar Lampung, dan Metro memiliki potensi untuk mengembangkan urban tourism, di mana sejarah, heritage hingga kuliner tersedia dan menjadi daya tarik tersendiri," ujarnya.

Ia juga mendorong kota-kota di Indonesia mempelajari pengembangan destinasi perkotaan di sejumlah kota dunia, seperti New York, London, Tokyo, Paris, dan Dubai.

Menurut Chusnunia, kota-kota tersebut menawarkan beragam daya tarik, mulai dari bangunan bersejarah, pusat perbelanjaan dan perdagangan, wisata bisnis, kuliner, konser, pameran seni internasional, hingga berbagai pusat hiburan.