Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang akan Ditindak Selama Operasi Patuh Jaya 2026

JAKARTA - Operasi Patuh Jaya 2026 yang dilaksanakan Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, serta pemetaan berbasis akar masalah untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum setempat.

"Operasi ini mengusung tema 'Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan'," kata Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto dalam amanat Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2026 di Jakarta, Senin (26/10).

Dadang menegaskan kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat, instansi terkait, hingga tokoh masyarakat sangat diperlukan guna membangun kepatuhan yang lahir dari kesadaran pribadi.

Kapolda membeberkan sasaran prioritas penindakan selama Operasi Patuh Jaya berlangsung yang meliputi:

• Pengendara motor tanpa helm Standar Nasional Indonesia (SNI);
• Pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman;
• Penggunaan ponsel saat berkendara;
• Pelanggaran rambu atau marka jalan;
• Menerobos lampu merah;
• Berkendara melebihi batas kecepatan;
• Melawan arus lalu lintas.

Kapolda juga memastikan operasi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata, dengan menerapkan tiga strategi utama yang wajib dipedomani oleh seluruh jajaran di lapangan.

Pertama, strategi menyasar pada pelaksanaan pendataan dan pemetaan berbasis akar masalah. Petugas diinstruksikan untuk memetakan titik rawan pelanggaran melawan arus serta titik rawan kecelakaan guna mengidentifikasi akar persoalannya, baik dipicu oleh faktor infrastruktur jalan, minimnya penerangan, kekurangan rambu, maupun faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Khusus bagi pelanggar berstatus pelajar, petugas diwajibkan mencatat identitas, alamat, hingga asal sekolah.

Kedua, petugas mengedepankan cara bertindak yang tegas, humanis, sesuai aturan, serta berbasis bukti.

Setiap tindakan kepolisian, termasuk pemberian teguran, wajib didokumentasikan menggunakan bodycam atau rekaman video handphone sebagai instrumen pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi.

Selain itu, pengawasan melekat oleh satuan provost dilibatkan secara aktif guna memastikan tidak ada penyimpangan serta menjaga profesionalisme personel.

Ketiga, petugas menindaklanjuti hasil kegiatan operasi melalui kunjungan edukatif oleh Bhabinkamtibmas, fungsi Pendidikan Masyarakat Lalu lintas (Dikmas Lantas), serta Polisi Lingkungan Masyarakat (Polmas).

Data pelanggar yang telah dihimpun akan ditindaklanjuti dengan pembinaan berkelanjutan ke rumah atau sekolah masing-masing, khususnya bagi pelanggar berulang atau berisiko tinggi.

Langkah ini bertujuan agar pelanggar memahami risiko perbuatannya dan menumbuhkan kesadaran jangka panjang tanpa unsur intimidasi.

Dadang juga menyebutkan melalui serangkaian strategi terpadu tersebut, Polda Metro Jaya menargetkan terjadinya peningkatan kepatuhan masyarakat secara nyata, berkurangnya angka pelanggaran berulang, serta terjaganya keselamatan seluruh pengguna jalan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.