Belanja Negara Harus Ciptakan Lapangan Kerja, Bukan Cuma Konsumsi

Kenaikan target belanja pemerintah harus diarahkan ke sektor-sektor pengungkit ekonomi daerah, seperti UMKM, industri, pariwisata, dan infrastruktur.

Lamongan, Jawa Timur - Analis kebijakan publik Mohammad Anas RA mendorong pemerintah meningkatkan kualitas belanja negara agar pertumbuhan ekonomi tidak sekadar tercermin dalam angka, tetapi juga menghasilkan lapangan kerja dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat hingga daerah.

Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia itu mengatakan pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang dapat memengaruhi perekonomian nasional.

“Pemerintah perlu memastikan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi sepenuhnya dirasakan di tingkat daerah,” kata Mohammad Anas, sebagaimana diberitakan Antara di Lamongan, Jawa Timur.

Perbaikan kebijakan ekonomi juga dinilai mendesak di tengah kecemasan masyarakat terhadap kondisi keuangan keluarga, terutama terkait harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, dan biaya berobat.

Anas turut menyoroti evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah dua tahun memimpin. Berdasarkan hasil survei yang dirujuknya, sebanyak 58 persen responden tidak puas terhadap kondisi ekonomi, sedangkan 47 persen tidak puas terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sebanyak 45 persen responden juga setuju terhadap perombakan kabinet sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintahan.

Sorotan terhadap efektivitas belanja negara juga disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto. Ia menilai kenaikan target belanja negara sebesar 9,1 triliun rupiah dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menggerakkan ekonomi daerah.

"Seandainya masih bisa diubah, kenaikan target belanja tersebut sebaiknya ke sektor- sektor pengungkit ekonomi di daerah (UMKM, industri, pariwisata, infrastruktur). Ini ditujukan agar efek pengganda ke perekonomian dari Rp9,1 triliun lebih besar," ujar Eko di Jakarta.

Menurut dia, belanja yang berperan sebagai penyangga perekonomian perlu lebih dominan diarahkan untuk membangkitkan aktivitas usaha dan menciptakan lapangan kerja.

Sektor Swasta Tertekan

Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026 merupakan capaian positif. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan masih sangat bergantung pada belanja pemerintah, sementara sektor swasta, khususnya manufaktur dan pertambangan, masih menghadapi tekanan.

“Kuartal II ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh government-driven growth. Belanja pemerintah berhasil menjaga momentum ekonomi, tetapi pada saat yang sama kita melihat sektor swasta belum sepenuhnya kembali menjadi motor pertumbuhan,” kata Fakhrul.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi.

“Dalam jangka pendek pemerintah memang dapat menjadi penyangga ekonomi, tetapi dalam jangka panjang pemerintah tidak mungkin menjadi satu-satunya penggerak ekonomi nasional," ujar Fakhrul.

Ia mengatakan kondisi tersebut tercermin dari kinerja industri pengolahan yang tumbuh 0,88 persen secara kuartalan dan 4,52 persen secara tahunan. Padahal, manufaktur menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sehingga pelemahan sektor tersebut dapat memengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi.